Menurut Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr Yonvitner, budidaya udang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, budidaya yang dilakukan di sepanjang pantai Indonesia ini banyak terjadi salah urus. Kondisi ini mengancam kelestarian pesisir.

“Salah satu ekosistem pesisir yang terdampak langsung terhadap kegiatan budidaya udang adalah mangrove. Beberapa ekosistem mangrove substansial Indonesia telah mengalami degradasi. Menurut CIFOR (2015), sekitar  70 persen dari 3,7 juta hektar hutan mangrove di Indonesia telah mengalami deforestasi. Baik itu karena kegiatan budidaya maupun hal lain,” ujarnya dalam webinar Climate Smart Shrimp (CSS) Policy Analysis, (23/9).

Menurutnya, dengan digelarnya webinar ini, PKSPL IPB University memandang agar semua pihak bisa sama-sama memberikan ilmu pengetahuannya untuk mencari titik optimum agar terjadi keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.

“Problem tambak dan mangrove berkaitan pada posisi dimana kita harus menghadapi pertumbuhan yang harus dipacu dan pelestarian lingkungan yang harus dijaga. Dua-duanya mempunyai efek ekonomi yang luar biasa,” imbuhnya.

Untuk itu, imbuhnya, PKSPL IPB University mencoba memfasilitasi dan menangkap semua informasi yang muncul dari webinar ini.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria menambahkan kegiatan ini menjadi potensi untuk berdialog. Terutama dalam upaya merumuskan kebijakan budidaya udang yang berkelanjutan.

“Udang adalah komoditi dengan prospek ekonomi yang luar biasa bila diimbangi dengan biocarbon, yakni hutan mangrove. Artinya langkah-langkah yang kita lakukan harus memperhatikan aspek keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.

Dr Kusdiantoro selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dalam kesempatan ini memaparkan peran penyuluh perikanan dalam mendukung kebijakan pengembangan budidaya udang.

“Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat tiga kebijakan. Yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan tangkap, pengembangan perikanan serta peningkatan ekspor untuk riset kelautan, dan pembangunan kampung-kampung perikanan dengan budidaya air tawar, payau, dan laut,” terangnya.

Semua ini, menurutnya, akan dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.
Sementara itu, Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA)-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan mengenai kebijakan pegembangan kawasan pertambakan udang nasional.

“Indonesia memiliki perairan yang jauh lebih luas dari China, namun produksi perikanannya masih di bawah China. Ini karena belum optimalnya budidaya yang tersebar, rendahnya dukungan sarana prasarana produksi, iklim usaha tidak kondusif,” imbuhnya.

Hadir juga Setyo Yuwono (Pelaksana Tugas Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia KKP) yang memaparkan tentang restorasi mangrove dan perlindungan lingkungan pesisir dan laut.

“Pemanfaatan pada ekosistem mangrove ini secara ekonomi yakni sebagai wisata, bahan kayu, penghasil obat. Potensi habitat mangrove sekitar 700 hektar. Ini menjadi potensi kami untuk mengembangkan mangrove ini. Kami membuat kebijakan bekerja sama dengan masyarakat,” jelasnya. (Marqo/Zul)