Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bekerjasama dengan  Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (IKK Fema) IPB University menyusun model pembangunan keluarga berbasis data desa presisi. Penyusunan model ini dengan fokus pada pemulihan ekonomi berbasis potensi lokal.

Implementasi program tersebut dilaksanakan di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Harapannya semua wilayah memiliki data presisi untuk pembangunan keluarga yang lebih baik sehingga memiliki dampak pada kehidupan keluarga yang lebih berkualitas.

Pengembangan data desa presisi diinisiasi oleh Dr Soyfan Sjaf,  Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB University.  Menurutnya, data desa presisi adalah data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi. Data ini untuk memberikan gambaran  kondisi aktual desa atau wilayah yang sesungguhnya.

“Data ini diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dibantu7 pihak luar desa atau wilayah seperti perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena kualitas data sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembangunan di suatu wilayah,” katanya.

Sementara, Dr Tin Herawati, Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fema IPB (IKK-Fema) University sangat menyambut positif langkah ini. Menurutnya, data desa presisi yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi sangat membantu dalam menyusun model pembangunan keluarga di suatu wilayah. Di samping itu, data desa presisi juga memberikan informasi yang sangat lengkap dan tepat sehingga memberi peluang program pembangunan keluarga dilaksanakan sesuai kebutuhan dan masalah yang dihadapi sasaran serta program pembangunan yang dijalankan sesuai potensi wilayah.

Sebagai dosen yang banyak bergerak dalam pembangunan keluarga, Dr Tin Herawati menyebutkan ketersediaan data desa presisi dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses penyusunan disain pembangunan keluarga. Menurutnya keluarga adalah unik, karena setiap keluarga memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Cara keluarga mengelola sumberdaya juga akan berbeda-beda, sehingga output yang dihasilkan berbeda-beda. Perbedaan kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya akan menghasilkan variasi keluarga dalam menjalani hidup, yang selanjutnya melahirkan variasi ketahanan keluarga.  Kesalahan mengelola sumberdaya merupakan salah satu penyebab keluarga menjadi miskin, dan sebaliknya, pengelolaan sumberdaya yang baik dapat mengangkat keluarga menjadi tidak miskin karena keluarga lebih tahan dalam menjalani kehidupannya di masa krisis.

Lebih lanjut ia mengatakan keluarga juga memiliki  variasi dan cara yang berbeda dalam menghadapi gangguan yang bersumber dari lingkungan. Oleh karena itu pada kenyataannya ada keluarga yang tahan tetapi ada juga keluarga yang dihadapkan pada permasalahan dalam kehidupannya. Saat ini keluarga banyak menghadapi berbagai ancaman sebagai dampak transformasi sosial yang sangat cepat sehingga keluarga menjadi rentan dan tidak memiliki ketahanan.

Dr Tin Herawati menambahkan, pandemi COVID-19 juga menambah permasalahan yang dihadapi keluarga. Perubahan demi perubahan dihadapi oleh keluarga pada sektor pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya sehingga memengaruhi ketidakstabilan dalam pelaksanaan fungsi keluarga. Di sisi lain, keluarga merupakan institusi sosial terkecil di masyarakat yang mempunyai peran sangat besar dalam pembentukan sumberdaya manusia berkualitas

“Oleh karena itu pembangunan keluarga perlu ditingkatkan kualitasnya serta dilakukan secara sinergis dan integratif. Permasalahan yang dihadapi keluarga sangat kompleks, sehingga membutuhkan pemecahan masalah dari berbagai aspek dan kerjasama semua pihak,” ucapnya

Undang-undang nomor 52 tahun 2009, disebutkan bahwa  pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga yang ditetapkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal

Sehingga tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana pembangunan keluarga dapat dimplementasikan dengan baik. Artinya, pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan keluarga, sesuai dengan masalah yang dihadapi keluarga dan yang lebih penting adalah pembangunan keluarga yang dilakukan harus diterima oleh sasaran yang tepat.  Untuk menghadapi tantangan tersebut maka ketersediaan data yang lengkap, akurat dan tepat sangat diperlukan.

“Adanya kendala dalam proses pembangunan keluarga seringkali karena ketersediaan data yang tidak lengkap atau tidak tepat. Hal inilah menjadi salah satu faktor ketidaktepatan dalam proses pelaksanaan pembangunan keluarga, yang ujungnya kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga,” pungkas Dr Tin. (Dh/RA)