DRI IPB

FORMULASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU: MENGINTEGRASIKAN NILAI EKONOMI JASA LINGKUNGAN HUTAN DALAM NERACA PEMBANGUNAN – Dodik Ridho Nurrochmat, Iin Solihin, Meti Ekayani, Adi Hadianto

Buku 2 : Prosiding Hasil Seminar IPB 2009

FORMULASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU: MENGINTEGRASIKAN NILAI EKONOMI JASA LINGKUNGAN HUTAN DALAM NERACA PEMBANGUNAN – Dodik Ridho Nurrochmat, Iin Solihin, Meti Ekayani, Adi Hadianto

FORMULASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU: MENGINTEGRASIKAN NILAI EKONOMI JASA LINGKUNGAN HUTAN DALAM NERACA PEMBANGUNAN
(Formulation of Green Fiscal Policy: Integrating the economic value of forest’s environmental services in the national income account)

Dodik Ridho Nurrochmat1), Iin Solihin2), Meti Ekayani3), Adi Hadianto3)
1) Dep. Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
2) Dep. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
3) Dep. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB

ABSTRAK

Metode formulasi PDB Hijau yang banyak dipergunakan saat ini mengandung satu kelemahan mendasar, yaitu formula tersebut hanya memuat sisi disinsentif, yakni deplesi dan degradasi.  Dengan metode perhitungan yang demikian, maka sampai kapanpun nilai PDB Hijau tidak akan pernah melampaui nilai PDB konvensional. Oleh karena itu, kelemahan metode formulasi PDB Hijau harus dikoreksi dengan memasukkan unsur insentif jasa lingkungan. Dengan mempertimbangkan faktor insentif, maka suatu daerah atau negara yang mengelola sumberdaya alamnya dengan baik akan memperoleh nilai PDB Hijau lebih besar dibandingkan dengan PDB konvensionalnya. Nilai PDB Hijau sektor kehutanan diperkirakan akan meningkat hingga 24 kali jika memperhitungkan nilai guna tak langsung jasa lingkungan hutan untuk fungsi tata air (konservasi tanah dan air serta pencegah banjir).  Sementara PDB Hijau sektor kehutanan hanya akan meningkat 2-25% jika mengadopsi skema jasa lingkungan hutan sebagai penyerap karbon.  Secara makro, nilai PDB Hijau diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan PDB konvensional jika seluruh nilai jasa lingkungan diperhitungkan dalam neraca pembangunan.  Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan, diperlukan adopsi kebijakan PDB Hijau sebagai neraca pendamping dari PDB konvensional.

Kata kunci: Neraca pembangunan, PDB Hijau, fungsi hidrologis hutan, penyerap karbon.

ABSTRACT

Formulation’s method of green GDP that is often used nowadays contains a fundamental weakness, where it considers only on disincentive side, i.e. depletion and degradation.  By using this method, the value of green GDP will never exceed conventional GDP.  Therefore, the weakness of formulation’s method of green GDP has to be corrected by accompanying incentive side of environmental services. By considering incentive factors, the value of green GDP in certain region or country who manage its natural resources properly will be higher than the conventional one.   Green GDP’s value in forestry sector is estimated to increase until 24 times if the calculation involves indirect-used value of the hydrological function of forests (conserving water & soil and preserving from flood).  Meanwhile, the value of green GDP in forestry sector will increase only 2-25% by adopting scheme of carbon sinker as part of forest environmental services.  In macro level, by accompanying all environmental services given by forests, the value of green GDP is estimated to be higher than conventional GDP.  To assure sustainable development, green GDP has to be adopted as satellite account of the conventional GDP.

Keywords: Income accounting, green GDP, hydrological function of forest, carbon sinker.

Download : Abstrak