Menurut Sekretaris Komisi C Sumarli, pemkab dan instansi terkait seharusnya aktif mengembalikan situ-situ tersebut ke fungsi awal sebagai kawasan konservasi.

Sekarang sudah ada pedoman antarpemerintah daerah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa setiap pemerintah daerah wajib mempunyai kebijakan bioregional, ungkap Sumarli kemarin.Sumarli juga berharap pemkab mulai menjalin kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Terlebih lembaga penelitian terbesar di Indonesia itu berkantor di Cibinong.

LIPI itu sudah lebih dulu meneliti keadaan situ se-Kabupaten Bogor. Mulai dari biota di tiap situ, mengkategori tingkat kerusakan hingga solusi normalisasi situ. Jangan sampai terjadi seperti di Situ Gintung, ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, hal yang harus menjadi perhatian adalah situ yang lokasinya berada di atas pemukiman dan persawahan, seperti Situ Wanaherang Kecamatan Gunungputri dan salah satu situ di Kecamatan Rancabungur.

Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Yani Hassan meyakinkan situ di Kabupaten Bogor tak akan mengalami seperti halnya Situ Gintung Tangerang. Situ ini terbentuk karena ada cekungan yang terisi air, terangnya.

Meski kewenangan dan pemeliharaan ada di Provinsi Jabar, Yani memastikan Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan serupa. Sebab, ada koordinasi antara Kabupaten dan Provinsi Jabar sehingga tak terjadi tumpang tindih.

Tahun ini rencananya pemkab menggelontorkan Rp44,8 miliar untuk membenahi situ. Salah satunya mengembalikan fungsi 13 situ agar terbebas gulma dan sedimen, kata Yani Hasan.

Terkait tiga situ dalam kondisi tidak baik di Kabupaten Bogor menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), lanjut Yani, bukan karena konstruksinya tetapi fungsi situ. Misalnya endapan, lumpur dan gulma tidak terlalu banyak.

Tentu kami pun akan melakukan pemantauan dan pengawasan yang intensif agar tidak ada kejadian seperti di Situ Gintung, ungkapnya. (ugi)