Pada hari Sabtu, 16 Mei 2009 bertempat di  IPB – International Convention Center (IPB – ICC), Lantai 2 Gedung Botani Square, Jalan Raya Pajajaran, Bogor. dilaksanakan  seminar, lokakarya, roundtable discussion dan focus group discussion.

Pada Sesi Pertama disajikan hasil awal penelitian Tim CMP FARD IPB oleh :

1. Prof. Dr. Eryatno, MSAE  dan tim dengan topic penelitian Faktor dan Parameter Krisis
2. Prof. Dr. Ir Kudang Boro Seminar M.Sc. dan tim dengan topik Studi system deteksi dini untuk manajemen krisis pangan dengan simulasi model dinamis dan komputasi
3. Dr. Ir. Rizaldi Boer dan tim dengan topic Analisa potensi perdagangan karbon kehutanan dalam rangka mengatasi krisis keuangan

Pada Sesi Kedua Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS menyajikan topik Kebijakan Pengembangan Sistem Pengaman Pertanian dan Pedesaan  yang merupakan hasil tim CMP FARD IPB.  Pada acara ini Prof. Dr. Hasbi dari UNSRI dan Dr. Sri Gunani Pratiwi dari ITS bertindak sebagai pembahas.

Selanjutnya pada sesi Ketiga Dr. Ir. B.E. Kusmuljono, MBA (Ketua Komnas Pemberdayaan Keuangan Mokro) dan Chandra Purnama (Direktur Utama Perum Pegadaian) membahas tentang Dampak Krisis Finansial global dan antisipasinya dalam kerangka pembiayaan mikro.

Acara ini dihadiri sekitar 80 peserta dari berbagai kalangan dan Perguruan tinggi mitra CMP FARD.  Dalam cara ini dilakukan pula penandatanganan MoU antara IPB dengan Perum Pegadaian dalam ranga kerjasama pendirian Laboratorium Keuangan Mikro dan sekaligus dilakukan soft launching buku Hybrid Micro Finance karya Dr. B.E. Kusmuljono yang diterbitkan oleh IPB Press.

Pelaksanaan acara ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Working Group of Crisis Management Protocol – Food, Agriculture and Rural Development (CMP – FARD).  Working Group ini dibentuk oleh IPB dengan maksud sbb:

Dalam rangka menanggulangi krisis finansial dan perdagangan global perlu langkah antisipasi untuk meminimalisasikan dampak yang akan terjadi. Institut Pertanian Bogor telah berinisiatif melakukan penelitian kebijakan yang berkaitan dengan riset terapan dalam rekayasa protokol manajemen krisis yang sedang berlangsung dalam bentuk kegiatan Kelompok Kerja Protokol Manajemen Krisis – Pangan, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan atau Working Group of Crisis Management Protocol – Food, Agriculture and Rural Development (CMP – FARD). Kelompok kerja ini adalah sebuah tim dengan peminatan khusus (Special Interest Group-SIG) yang anggotanya memiliki latar belakang keilmuan yang beragam.

Seminar Nasional kali ini adalah awal rangkaian seri seminar lokakarya nasional dari kelompok kerja tersebut. Pada kesempatan ini, yang menjadi fokus adalah keuangan mikro. Selanjutnya seminar lokakarya ini akan mengedepankan berbagai fokus tema Manajemen Protokol Krisis lain yaitu:

(1) Bidang Ketenagakerjaan pada Bulan Juni 2009,

(2) Bidang Pangan pada Bulan Juli 2009 dan

(3) Bidang Lingkungan dan Sumberdaya Alam pada Bulan Agustus 2009.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Seminar Lokakarya Nasional ini adalah memformulasikan upaya menanggulangi dampak krisis finansial global terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan. Untuk kegiatan awal ini, ditujukan untuk:

1.  Menyebarluaskan hasil kajian awal Kelompok Kerja Protokol Manajemen Krisis – Pangan, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.
2. Sosialiasi gagasan perlunya pengembangan sistem pengamanan pangan dan pembangunan pertanian dan pedesaan dalam rangka mengatasi dampak KRISIAL 2008
3. Membahas peran keuangan mikro pada upaya penanggulangan krisis keuangan mikro

Hasil hasil penting yang dihasilkan dari kegiatan Sinar Lokakarya ini adalah sbb:

1.    Perhatian terhadap dampak krisis keuangan global berdasarkan penelitian yang dilakukan perlu fokus penetapan manajemen protokol  mengendalikan dampak tersebut pada saat fase krisis sebelum terjadi social chaos.  Penelitian-penelitian pendahuluan yang telah dilakukan melingkupi beberapa hal.  Pertama, didalam kerangka merumuskan metodologi manajemen protokol krisis dengan fokus menemukan indikator-indikator krisis yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.  Kedua, pengembangan sistem isyarat dini agar dampak krisis tidak menjadi penyebab social chaos.  Ketiga melacak taktik-strategi mengatasi krisis pangan dan gizi, bentuk-bentuk penyediaan sumber pendanaan untuk membuka usaha-usaha rakyat (melalui penguatan pengembangan keuangan mikro, penggadaian), serta keempat adalah menelusuri investasi yang menggerakkan usaha rakyat secara sinergi dengan upaya konservasi dan perbaikan kondisi sumberdaya alam (khusus di sektor kehutanan).  Kelima, melakukan kajian empirik historis tentang krisis keuangan global, khususnya yang terjadi pada Tahun 1997/98.   Sinergi dari temuan sementara dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan, bahwa perlu dikembangkan JARINGAN PENGAMAN SISTEM PERTANIAN DAN PEDESAAN (JPSP-P).

2.    Pengembangan JPSP-P diperlukan karena diprakirakan krisis keuangan dan perdagangan global Tahun 2008/2009 masih tetap menjadi ancaman berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat.  Dengan dicirikan oleh ketidakpastian dan gangguan didalam bidang ketenagakerjaan, melemahkan ketahanan pangan masyarakat, sehingga kembali dapat mendorong naiknya penduduk miskin.  Apabila kesemuanya itu terjadi, maka hal tersebut akan berkaitan erat dengan pengembangan dan perkembangan pertanian (didalam arti luas—pertanian pangan-perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan.   Dengan demikian,  JPSP-P perlu ada, dan menjadi sebuah landasan hukum yang paling tidak didalam bentuk perundangan sebagai peraturan pemerintah.  Melalui cara ini, didalam mencegah dampak krisis menjadi chaos, pemerintah dan khususnya pemerintah daerah dapat mempunyai landasan hukum didalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah taktik-strategik.

3.    Tujuan JPSP-P adalah untuk membangun resiliensi dan memelihara stabilitas sistem pertanian, masyarakat dan desa melalui upaya penyelamatan (rescue) dan pemulihan (recovery) atas dampak krisis yang terjadi.   Artinya, JPSP-P mempunyai lingkup penyelamatan dan pemulihan atas dampak krisis, sehingga merupakan program jangka pendek mengatasi masa turbulensi sosial yang dapat mengarah social chaos—-ancaman disintegrasi negara.  Oleh karenanya, fasilitas yang diusung oleh JPSP-P untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan perlu mempunyai Fasilitas Pembiayaan Darurat.  Fasilitas pembiayaan ini untuk menggerakkan ekonomi di aras akar rumput yang diusulkan untuk diambil dari sumber Stimulus Fiskal.  Sedangkan, untuk melakukan pemulihan perlu ada pengaturan penggunaan APBN dan APBD melalui dana alokasi khusus berupa kredit usaha produktif yang mendapat penjaminan pemerintah, atau hak menadapatkan subsidi bunga.

4.    Program JPSP-P didalam penyelamatan krisis paling tidak terdiri dari (a) Program Penanganan Rawan Pangan dan Gizi, (b) Program Padat Karya Keswadayaan Pangan, (c) Program Penciptaan Lapangan Kerja Produktif dan (d) Program penyediaan dana bantuan hibah atau kredit lunak. Sedangkan,  untuk pemulihan dari krisis, programnya terdiri dari : (a) Program Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, (b) Program Perkuatan Permodalan bagi UMK-Pertanian, (c) Program Penguatan Kapasitas Masyarakat dan (d) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat. Dengan demikian, program-program JPSP-P perlu dikelola melalui sinergi kegiatan dari berbagai departemen/instansi pemerintah dan  pemerintah daerah.  Untuk itu diusulkan pengorganisasian dikelola didalam sebuah komite: Komite Normalisasi Sistem Pertanian dan Perdesaan (KNSPP) di tingkat pemerintahan, dan dapat dibentuk sesuai keperluan Tim Koordinasi Pengelolaan Program (TKPP) di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten).

5.    Seminar dan Lokakarya pada hari ini menegaskan potensi pengembangan keuangan mikro dan penggadaian sangat besar menjadi sarana mengatasi dampak krisis, khusus sebagai penyedia sumber keuangan usaha pertanian dan masyarakat pedesaan.   Beberapa gagasan dari seminar dan lokakarya yang fokus untuk keuangan mikro dan penggadian pada hari ini akan menjadi bahan untuk lebih menyempurnakan rumusan tentang  JPSP-P.   Agenda selanjutnya, rumusan JPSP-P akan terus dimatangkan dengan lebih melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dan peserta yang hadir pada seminar dan lokakarya hari ini akan dijadikan jaringan kerja tersebut.   

Bulan depan, seminar dan lokakarya pengembangan manajemen protokol krisis akan menggelar dengan fokus tema tentang ketenagakerjaan.  Pada Bulan Juli 2009, bertemakan tentang protocol atas krisis pangan dan gizi.  Pada Bulan Agustus 2009 fokus pada tema menemukan pola investas yang menggerakkan usaha rakyat secara sinergi dengan upaya konservasi dan perbaikan kondisi sumberdaya alam (khusus di sektor kehutanan) didalam kerangka mitigasi perubahan iklim global.  Semua proses tersebut diharapkan dan disiapkan juga agar menjadi sarana penyempurnaan rumusan JPSP-P.  (RRN)