Sebagai komoditas berkualitas eksport, rajungan telah masuk sebagai salah satu komoditas premium dalam pembangunan perikanan. Fakta ini ditopang oleh tingginya permintaan pasar untuk komoditi ini, utamanya pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Untuk menjamin keberlanjutan sumber daya rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pemerintah menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan. RPP ini menjadi arahan dan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan di WPPNRI.

Hal ini disampaikan Dr Besweni Koordinator Program di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Focus Group Discussion (FGD) RPP Rajungan yang diselenggarakan di Bogor, (7-8/6). FGD ini digelar atas kerjasama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

“RPP Rajungan ini harus memuat data-data terbaru. Menjelang berakhirnya RPP rajungan 2016-2021, RPP rajungan yang baru harus disusun dari data-data terkini yang tersebar di berbagai pihak. Untuk itu, pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang tersebar di berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya. Data ini akan dirajut oleh PKSPL IPB University bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Untuk mengevaluasi dan menyusun RPP Rajungan diperlukan data yang komprehensif yang tersebar di berbagai pihak. Selain pengumpulan data, diskusi ini telah merekam berbagai informasi yang disampaikan oleh para pihak, utamanya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Beberapa informasi tersebut yaitu konflik penggunaan alat tangkap, konflik daerah penangkapan ikan dan penambangan pasir laut yang berdampak pada habitat rajungan. Daerah penangkapan ikan yang semakin jauh serta menurunnya hasil tangkapan dan mengecilnya ukuran rajungan juga menjadi tantangan tersendiri.

Wakil kepala PKSPL IPB University Bidang Sosial Ekonomi dan Kelembagaan, Akhmad Solihin, SPi, MH yang berkesempatan memimpin FGD menyampaikan pentingnya kolaborasi sebagai kunci keberhasilan penyusun revisi RPP ini.

“Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam diskusi ini selanjutnyaa akan diolah ke dalam beberapa bagian. Meliputi aspek sumber daya rajungan, aspek lingkungan sumber daya rajungan, aspek sosial-ekonomi, dan aspek tata kelola,” ujar Dosen IPB University ini.

Acara ini difasilitasi dosen-dosen IPB University, Dr Sugeng Hari Wisudo bersama Dr Zairion dan menghadirkan peserta dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, perwakilan NGO dan asosiasi yang hadir adalah Environmental Defense Fund (EDF) dan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), dan dari perguruan tinggi diwakili oleh Prof La Sara (Universitas Haluoleo) dan Dr Abdul Gofar dan Dr Sri Rezeki (Universitas Diponegoro). (**/Zul)