Pertimbangan ekonomi sangat mungkin berpengaruh pada keputusan pilihan masyarakat.Masyarakat berharap akan hadir pemimpin politik/pemerintahan yang bisa menawarkan solusi baru bagi kondisi ekonomi yang ada.Sosok yang diidamkan ini sepertinya pas bila kita sebut sebagai political entrepreneur, sebagai kombinasi negarawan yang bermental wirausaha.
Jangan salah, political entrepreneur tak bisa lantas diartikan sebagai politikus yang berlatar belakang usahawan,pedagang,pebisnis atau saudagar. Asosiasi seperti ini sering muncul karena jika kita mendengar kata entrepreneur,hal itu selalu digambarkan sebagai kalangan bisnis yang memiliki keberanian menciptakan dan merintis aktivitas-aktivitas bisnis yang masih sangat baru, penuh risiko merugi, dan sangat beraura ketidakpastian.
Jarang sekali terpikirkan di benak kita bahwa pada hakikatnya makna kata entrepreneurdapat meluas ke bidang publik (nonbisnis) seperti politik dan pemerintahan. Boleh jadi hal ti disebabkan persepsi kita yang terlalu terpaku pada uraian penjelasan kata entrepreneur yang dalam kamus sering diartikan sebagai pengusaha.
Seperti juga kata Schumpeter: “An entrepreneur is the person who destroys the existing economic order by introducing new products and services, by introducing new methods of production,by creating new forms of organization, or by exploiting new raw materials.” Jadi politikus atau pemimpin yang bisa melakukan perubahan tatanan/kondisi ekonomi yang ada ke arah yang lebih baik secara kreatif itulah yang dapat disebut political entrepreneur.
Dia adalah sosok yang bisa menawarkan tatanan ekonomi baru yang bisa mengeluarkan pemikiran- pemikiran baru dari krisis atau lebih menjadikan masyarakat untuk modern dan menyejahterakan masyarakat.Tidak pula harus seorang ekonom. “I have no sympathy with the professional economist who insist that things must run their course and that human agencies can have no influence on economic ills,” kataFranklin D Roosevelt.
Pemimpin yang terpilih seharusnya bisa menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis kewirausahaan. Artinya, peranan lembaga- lembaga negara maupun lembaga swasta dan kepala daerah tidak hanya bertindak sebagai pejabat negara yang kaku sesuai tugas posisinya,tapi juga berperan sebagai pemimpin atau CEO dari Indonesian super-coorporated.
Hanya dengan pemerintahan berbasis political entrepreneurship inilah Indonesia akan bisa mengentaskan diri dari berbagai masalah ekonomi yang sekarang membelit. Saya mengistilahkannya, “Entrepreneurship identified and exploited previously unexploited approximates to enhance new politicies living standard of society.”
Harus dipahami bahwa entrepreneur adalah orang-orang yang sanggup mewujudkan lahirnya solusi atau resolusi baru yang dapat diwujudkan dalam bentuk ide, barang, dan jasa, sedangkan para profesional adalah orang-orang yang dengan keahlian manajerialnya (konseptual, relasi sosial maupun teknis) mampu mengadopsi, mendifusikan,
dan malahan sanggup menyempurnakan produk tersebut (ide,barang,dan jasa) dalam memecahkan dan memuaskan disolusi yang secara kontinu serta dinamis senantiasa hadir pada setiap individu dalam siklus kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Faisal Afiff,2001). Seorang entrepreneur memiliki profil kepribadian yang berbeda dengan seorang profesional.
Karena dalam diri seorang profesional terkandung motivasi (tindakan) yang didominasi keinginan (motif) berprestasi dan berkuasa (meminjam istilah McClelland) untuk sukses dan memperoleh keuntungan material, sedangkan entrepreneurshipberada dalam diri seorang yang memiliki spirit entrepreneur sehingga akan terkandung motivasi (tindakan) yang didominasi keinginan (motif) berprestasi yang sangat tinggi.Motif itu selalu ada apa pun posisi dan peran yang disandangnya.
Dengan gambaran profil kepribadian seperti itulah kita menyaksikan kiprah political entrepreneurship dan pemerintahan,baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun internasional,yang sering menampilkan kisah prihatin,yakni sukses di awal dan gagal di puncak karier.
Jika kita menoleh secara cermat pada sejarah perkembangan negara-negara industri maju,akan tampak dengan jelas keberhasilan peranan komunitas peran entrepreneurship politik dan pemerintahan yang sangat menonjol dalam melakukan upaya-upaya penyelamatan berbagai krisis bangsa dan negara melalui langkah-langkah terobosan baru yang mencengangkan masyarakatnya. Namun sejarah mencatat tidak sedikit pula dari entrepreneur ini yang gagal dalam melahirkan kreativitas maupun mengestafetkan hasil inovasinya.
*** Berdasarkan realitas empiris yang demikian, kemudian muncul kesepakatan pemikiran di kalangan para entrepreneur politik dalam pemerintahan untuk membagi wilayah kerja antara komunitas entrepreneur dengan komunitas profesional. Upaya-upaya perintisan dan penanggulangan krisis ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan lain sebaiknya didelegasikan kepada entrepreneur politik di pemerintahan,
sedangkan upaya-upaya pengelolaan serta pengembangan sebaiknya didelegasikan kepada pihak entrepreneurprofesional. Sebagai contoh Franklin D Roosevelt hadir di tengah-tengah bangsa Amerika Serikat menjadi seorang presiden yang berhasil membangun kepercayaan dan harapan rakyatnya.
Dia mampu membentuk peran strategi political entrepreneurship kepada jajaran tim eksekutif untuk keluar dari krisis depresi ekonomi melalui kemampuannya berpidato dan keberaniannya mengambil serangkaian tindakan solutif dan inovatif secara cepat dan tepat.Tindakannya lebih mencerminkan peran karakteristik peran strategis political entrepreneurship ketimbang mendambakan policy good corporate government semata yang selalu mengharapkan sistem benar dengan sendirinya.
Contoh lain adalah Presiden Korea Park Chung Hie yang dulu berani memberikan perhatian besar pada mikroekonomi pengembangan sumbangan daya manusia yang bersifat mandiri demi kemakmuran. Hasilnya perusahaan-perusahaan di negeri ginseng itu tumbuh dengan cepat dan menjadi konglomerat tangguh.
Di awal jabatannya,Park Chung Hie menggebrak dengan memperhatikan sektor mikroekonomi secara cepat untuk segera keluar dari krisis moneternya.Karena saat itu Korea tidak punya apa-apa. Justru tindakan motivatif sektor mikroekonomi inilah yang menjadi landasan pertumbuhan ekonomi di Koreasehinggabisamenumbuhkan chaebol-chaebol(konglomerat) tangguh seperti Hyundai dan KIA.
Pada World Entrepreneurship Forum (WEF) di Prancis 13–15 November 2008 yang saya hadiri, saya mendapatkan beberapa fokus utama dalam pengambangan entrepreneurship politik ini. Di antaranya menekankan encourage entrepreneurial leadership, abilities and competences to create wealth and social justice,with strong support of key stakeholders such as business NGO’s,media, communities and government.
Jika kita kembali merefleksikan situasi kritis (stagflasi) yang tengah dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang tampaknya hari demi hari semakin mengarah pada depresi ekonomi dan disintegrasi sosial, para pemimpin politik dan pemerintahan sudah saatnya memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah entrepreneurial.
Langkah itu harus diambil dalam upaya memecahkan lingkaran setan permasalahan yang terbukti hingga saat ini belum mampu diatasi oleh komunitas profesional sehingga mengakibatkan kita terjebak pada krisis multidimensional yang berkepanjangan ini. Seandainya Indonesia memikirkanketangguhandibidangekonomi sebelumnya serta masyarakat memiliki jiwa entrepreneur yang kuat dan mandiri,
tentu pengangguran dan kemiskinan sekarang ini tidak akan kita alami.Untuk itu,di waktu yang akan datang, peran political entrepreneurship perlu dimiliki oleh generasi muda, apa pun posisi yang akan dipegangnya.Karena dia tidak hanya akan memiliki ilmu di bidang teknis kompetensinya saja, tetapi juga akses pada sumber-sumber jejaring yang luas serta memiliki peran political entrepreneurship yang strategis.(*)
Dr BRA Mooryati Soedibyo
Alumnus Strategic Management
FEUI Dirut PT Mustika Ratu
Suksesi kepemimpinan lewat hiruk-pikuk demokrasi/pemilu hari-hari ini berbarengan dengan situasi krisis finansial global yang membebani masyarakat dan negara. 
