MEMBANGUN DAERAH YANG BERKEMAJUAN , BERKEADILAN, DAN BERKELANJUTAN

Pembangunan daerah mulai diakselerasi sejak ditetapkan UU No. 22/1999 yang terakhir direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang lebih luas memberikan manfaat sangat besar bagi daerah yang sudah siap. Sayangnya banyak diantara Pemerintah Daerah masih lemah dalam SDM, terbatasnya SDA dan minimnya infrastruktur. Konsekuensi logis dari desentralisasi adalah eksploitasi SDA dan lingkungan yang berlebihan guna peningkatan PAD. Upaya tercepat dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemberian izin eksploitasi SDA. Tingkat perolehan PAD dijadikan sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Eksploitasi yang melebihi daya dukungnya selain akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, juga akan menurunkan daya dukung bagi pembangunan.

Wilayah perbatasan negara merupakan wilayah yang potensial ditinjau dari sisi perekonomian, keamanan dan pertahanan. Banyaknya permasalahan di wilayah ini, seperti pelintas batas ilegal (illegal traficking), penyelundupan, keamanan sampai kepada sengketa perbatasan. Melihat permasalahan tersebut, perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan perbatasan negara dari pendekatan yang semata-mata hanya pada bidang keamanan (security approach) menjadi pendekatan secara bersamaan antara keamanan dan pembangunan kesejahteraan (prosperity approach).

Indonesia merupakan negara kepulauan dan  bahari terbesar di dunia, karena selain wilayahnya 75% berupa lautan juga memiliki 17.504 pulau. Sebagian besar pulau tersebut merupakan pulau-pulau kecil, yang 92 diantaranya merupakan pulau-pulau terluar dan berbatasan dengan negara lain (Keppres No. 78/2005). Permasalahan pembangunan di pulau-pulau kecil menuntut perubahan pendekatan pembangunan agar berbeda dengan di wilayah daratan (inland). Setiap sektor pembangunan harus spesifik pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, transportasi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan karakteristik kepulauan.

Potensi sumberdaya alam di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sangat besar, dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional, namun masyarakatnya relatif lebih tertinggal dibandingkan wilayah lain. Perubahan kebijakan perlu diarahkan guna optimalisasi seluruh potensi sumber daya yang dimiliki melalui pemberian insentif fisik (penyediaan infrastruktur) maupun nonfisik (fiskal dan nonfiskal) seperti keringanan pajak di kawasan strategis (KAPET, KEK, dll), kemudahan perizinan, dan jaminan keamanan berinvestasi dll, merupakan faktor penting dalam menarik investor ke kawasan tersebut.

Terjadinya krisis energi menyebabkan perlunya menemukan alternatif guna mancari sumber-sumber energi baru, terutama yang dapat diperbaharui seperti dalam bentuk bioenergi, pemanfaatan eneri air (mikro hidro), dll. Pada saat yang bersamaan masalah perubahan iklim (global warming) juga sangat mengemuka. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut merupakan konsekuensi yang harus segera ditangani. Masalah lain yang terjadi adalah terjadinya bencana alam yang menghabiskan energi dalam bentuk sumber daya terutama dalam penanganannya (tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi). Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana tersebut dengan lebih mengedepankan pendekatan preventif dalam bentuk pengurangan Resiko Bencana (Dissater Risk Reduction).

Penulis              : Dr. Ir. H. Mohammad Ikhwanuddin Mawardi, MSc, DAA

ISBN                 : 978-979-373-334-0

Penerbit            : IPB PRESS

Harga                    : Rp 99.000,-