“Riset menuju Data Desa Presisi (DDP) ini sudah kami lakukan selama kurang lebih delapan tahun untuk diterapkan di desa-desa. Jika pembangunan berangkat dari data yang salah maka perencanaan dan monitoring juga salah. Perguruan tinggi melatih pemuda desa dan sekaligus mendampingi (dalam pengambilan DDP). Apalagi kemajuan teknologi sangat mempermudah kita,” ujar Dr Sofyan Sjaf di Gedung Balai Praja Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 2/3.

Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bidang Pengabdian kepada Masyarakat tersebut mensosialisasikan Data Desa Presisi (DDP) di depan bupati Cianjur, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kadis  Disdukcapil, Kabid Bappeda, Kabid Ekonomi Dinas Sosial, seluruh camat di Kabupaten Cianjur, dan kepala desa Gelaranyar.

Dalam kesempatan ini, Dr Sofyan Sjaf didampingi Ketua Unit Desa Presisi (UDP) LPPM, Lukman Hakim. Selain itu hadir pula dua staf UDP, Danang Aria Nugroho dan Badar Muhammad.

H Herman Suherman, Bupati Cianjur, menyambut baik upaya yang dilakukan LPPM IPB University. Menurutnya pengaplikasian DDP di Cianjur bisa menggunakan anggaran dana desa karena sudah masuk prioritas kedua, yaitu tentang pendataan.

“Bisa dianggarkan di perubahan anggaran. Terkait DDP saya sudah melihat secara detail yang sudah disampaikan oleh Dr Sofyan Sjaf. Ini sangat luar biasa dan Insya Allah kalau kita sudah menghasilkan DDP, program apapun gampang,” imbuhnya.

Birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Cianjur pada periode 2018-2021 tersebut menunjukkan apresiasi khusus pada Jenal, Kepala Desa Gelaranyar, yang menginspirasi sejumlah bupati dan kepala desa agar juga mengadopsi DDP tersebut.

“Saya kagum dengan Kades Gelaranyar yang sudah melakukan ekspose ke beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. Saya juga menindaklanjuti ke Cirebon, launching Satu Data Indonesia harus segera dimulai atas arahan Pak Presiden,” ujarnya.

Ia juga menegaskan adanya masalah krusial yang harus dituntaskan dalam urusan pendataan. Menurutnya, seperti yang disampaikan Menteri Sosial, terkait Bantuan Sosial (Bansos) yang bagikan negara, ternyata tidak tepat sasaran. Ini karena datanya belum pernah di-update selama lima tahun yang lalu.

Sementara itu, Jenal yang menjadi tokoh inspirator pengembangan DDP di Jawa Barat mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan pengalamannya dalam melaksanakan DDP di desanya.

“DDP kini menjadi salah satu penentu kebijakan pembangunan desa kami untuk jangka menengah dan panjang. Salah satu keuntungan dengan adanya DDP adalah pada batas desa. Penentuan batas desa itu dapat diselesaikan dengan tepat dan akurat,” ujar Kades Gelarnayar tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial melihat adanya masalah pendataan yang secepatnya harus ditanggulangi terutama pada Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel).

“Kita selama ini mengacu pada Prodeskel. Memang dievaluasi setiap tahun, tapi kenyataannya kita akui faktanya kurang akurat, karena update datanya tidak diperbaharui setiap tahun. Prodeskel ini vakum karena kelemahannya terletak pada sumberdaya manusia,” ujarnya.

Terhadap masalah yang terkait dengan data Bansos, Prodeskel, hingga batas desa, Lukman Hakim selaku Ketua UDP LPPM IPB University memaparkan implementasi DDP di Desa Gelaranyar.

“Bila mengacu pada Desa Gelaranyar, sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Bupati Cianjur, maka DDP dipastikan bisa menjadi solusi tepat terhadap semua masalah pendataan di negeri ini. Saya yakin gagasan Dr Sofyan Sjaf yang terwujud dalam DDP ini menjadi kunci utama penuntasan semua problematik negeri ini,” pungkasnya. (**/Zul)