KOPENHAGEN(SI) – Setelah melalui perdebatan sengit dan lobilobi, KTT Perubahan Iklim (COP) 15 akhirnya menerima Kesepakatan Kopenhagen (Copenhagen Accord) sebagai lampiran keputusan konferensi atau merupakan keputusan yang tak mengikat.

‘’COP memutuskan sebuah draf keputusan yang mencatat (take note) dan melampirkan ‘Copenhagen Accord’, serta disebutkan negara-negara yang memprakarsai dan mendukung,’’ ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa setelah sidang pleno COP di Bella Center,Kopenhagen,Denmark, kemarin.

Marty mengakui,kesepakatan tidak mencapai keputusan yang mengikat secara hukum (legally binding agreement), tapi hanya berupa keputusan (decision) yang merupakan hasil paling lemah dalam sebuah konferensi multilateral. Meski demikian,dia menilai,keputusan tersebut harus tetap disambut positif karena akan menjadi kerangka politik bagi langkah selanjutnya untuk mencapai keputusan yang mengikat secara hukum pada pertengahan 2010 atau pada COP 15 akhir 2010.

Draf keputusan COP, lanjutnya, juga lebih baik dibandingkan ‘’Bali Action Plan’’ sebagai hasil COP 13 2007, yaitu telah menyebutkan angka berupa penanganan dampak perubahan iklim harus bisa menahan temperatur global di bawah dua derajat celcius pada 2020 dan jumlah sumber dana sampai 100 miliar dolar AS pada 2020 untuk penanganan dampak perubahan iklim.

Ditambahkan, dalam keputusan COP 15 disebutkan, negara peserta akan segera melaksanakan keputusan tersebut, yang nanti bisa ditagih pelaksanaannya oleh para negara peserta tersebut. Copenhagen Accord merupakan draf keputusan yang dibahas dan dirumuskan 26 negara peserta konferensi atas undangan Perdana Menteri Denmark sebagai Presiden COP ke-15 pada Jumat (18/12) sore sampai malam hari.

Ke 26 negara tersebut dianggap mempresentasikan berbagai kelompok negara-negara peserta seperti kelompok negara maju, negara berkembang, negara kepulauan kecil, dan negara tertinggal. Ke 26 negara tersebut adalah Etiopia, Sudan, Aljazair, Lesotho, Grenada, Bangladesh, Maldives, Kolombia, China, India, Brasil, Afrika Selatan,Arab Saudi, Indonesia, Swedia,Inggris,Prancis,Jerman, Spanyol,AS,Rusia,Australia, Norwegia, Jepang,Korea Selatan, Meksiko, Gabon, dan Papua Nugini.

PM Denmark mengundang 25 negara tersebut untuk bertemu membahas Kopenhagen Denmark setelah konferensi pada COP yang dimulai Jumat (18/12) pagi mengalami jalan buntu karena banyak negara yang tetap berpegang pada posisinya masing-masing. Kendati tidak ada kesepakatan yang bersifat legally binding,beberapa kepala negara menyambut baik dua kesepakatan political binding kemarin.

“Mari kita jujur pada diri sendiri. Ini memang bukan kesepakatan yang sempurna. Kesepakatan ini juga tidak menyelesaikan soal iklim,” ujar Perdana Menteri (PM) Swedia Fredrik Reinfeldt. Setali tiga uang, Presiden Uni Eropa Jose Manuel Barroso mengajak semua negara untuk menyambut positif hasil KTT Kopenhagen meskipun tidak menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum.“Hasil ini memang mengecewakan, tapi masih lebih baik daripada tidak mencapai kesepakatan apa pun.

Kami kecewa karena beberapa negara tidak memiliki keinginan seperti yang kami harapkan,” tutur Barroso. Kekecewaan juga dilontarkan Kanselir Jerman Angela Merkel serta Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Kendati demikian, mereka menilai kesepakatan di Kopenhagen sebagai satu-satunya alternatif terbaik untuk menghindari kegagalan.

“Kesepakatan ini tidak sempurna, tapi jika kita sampai benarbenar gagal, India dan China akan terbebas dari kontrak (terkait perubahan iklim) jenis apa pun serta Amerika Serikat yang tidak menyepakati Protokol Kyoto akan terbebas dari jenis kontrak apa saja,” katanya kepada pers. China,India,dan Amerika Serikat (AS) memang menjadi sorotan tajam dalam KTT kali ini karena ketiganya merupakan penyumbang emisi terbesar di dunia.

AS yang selama ini membangkang dari Protokol Kyoto juga diharapkan bisa mengubah sikapnya dengan mengurangi emisi gas, sedangkan India dan China yang sedang tumbuh menjadi raksasa ekonomi dinilai tidak transparan dalam menjalankan Protokol Kyoto.AS menegaskan, mereka tidak akan menuruti banyak pihak yang meminta negara tersebut mengurangi emisi gas sebesar 20-30% pada 2020.

Selama ini AS hanya bersedia mengurangi emisi gas sebesar 17%. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, kesepakatan ini masih bersifat sementara dan akan dimatangkan kembali di KTT ke-16 yang rencananya bakal digelar di Jerman, bukan di Meksiko seperti pemberitahuan sebelumnya. Beberapa jam sebelum KTT ditutup, Presiden AS Barack Obama, Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao, PM India Manmohan Singh, dan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma menggelar pertemuan secara tertutup selama berjam- jam untuk mencari alternatif pemecahan.

G77 Kecewa

Pertemuan terbatas ini mengundang reaksi keras sehingga usulan alternatif mereka tidak ditandatangani bahkan ditolak mentahmentah, terutama oleh negaranegara berkembang. Mereka hanya memberi catatan kepada alternatif yang diberikan AS dan empat negara lainnya. ‘’Dengan berat hati kami menyatakan bahwa Tuvalu tidak bisa menerima kesepakatan As dan rekanrekannya.

Bagaimana mungkin mereka menggelar pertemuan tertutup di belakang kami. Itu sama saja dengan mengudeta PBB,” ucap Ian Fry, delegasi Tuvalu, negara di Kepulauan Pasifik. Bolivia juga mengecam keras pertemuan AS dengan empat negara tersebut. Mereka menilai, pertemuan itu ilegal dan sudah mengkhianati 185 delegasi lain yang sudah berunding selama dua minggu di Kopenhagen.

‘’Kami sudah berunding berbulan- bulan mengenai salah satu masalah iklim yang paling serius ini dan sekarang suara kami tak diperhitungkan? Ini tidak bisa diterima,’’ tandas Duta Besar Bolivia untuk PBB Pablo Solon. Tidak seperti negara maju yang mencoba menerima kesepakatan Kopenhagen,negara-negara berkembang mengaku sangat marah dan menyebut kesepakatan kemarin sebagai yang ‘’terburuk dalam sejarah’’.

Stanislas Dia-ping dari Sudan yang ditunjuk menjadi ketua delegasi kelompok negara berkembang (G77) dan China serta 130 negara miskin melihat apa yang terjadi di Kopenhagen sebagai cara untuk merendahkan negara miskin. ‘’Kesepakatan Kopenhagen membuat negara berkembang dan miskin tidak bisa berbuat apa pun dalam membangun serta keluar dari kemiskinannya,’’ ungkap Dia-ping. (AFP/Rtr/BBC/ NewYorkTimes/ant/maesaroh)

Laporan Wartawan SI
Rarasati Syarief
KOPENHAGEN         

Sumber :  http://www.seputar-indonesia.com/