Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menggandeng Universitas Sulawesi Barat adakan Training of Trainer (ToT) Data Desa Presisi (DDP). Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulawesi Barat, kegiatan ToT dilaksanakan di di Grand Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, 12-15/7.

“Kami berharap DDP akan segera diaplikasikan di seluruh desa di Indonesia, sehingga setiap desa akan memiliki data yang akurat dan presisi. Dengan adanya DDP, maka pemerintah bisa melakukan perencanaan pembangunan dan pelaksanaanya berbasis data, bukan sekedar perkiraan,“ ujar Dr Sofyan Sjaf, penggagas inovasi DDP yang juga Wakil Kepala LPPM IPB University bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

DDP adalah data dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran ril dan kondisi aktual desa. DDP menyajikan data desa yang sesungguhnya, yang diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa.

Dr Wahyu Budi Priatna, perwakilan Tim DDP IPB University mengutarakan pentingnya ketersediaan dan keberadaan data akurat untuk membangun desa. Terhadap upaya pengambilan data tersebut, ia menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas warga desa dalam hal pendataan.

“Langkah awal yang akan kita kerjakan bersama, dengan bagaimana kita menyediakan, kita memiliki, kita memberdayakan, kita memahami data di desa kita sendiri dengan istilah Data Desa Presisi,” ujar Dr Wahyu kepada puluhan peserta yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat.

DDP memang sepenuhnya menggunakan tenaga warga desa sebagai pendata sosial, sedangkan dari Universitas Sulawesi Barat menyiapkan tenaga supervisor. Hal ini pula yang merupakan keunggulan DDP. Karena semua biaya untuk mengelola data relatif murah, sehingga tidak membebani anggaran pemerintahan desa.

Kepala Dinas PMD Sulawesi Barat, Muhammad Jaun, SIP, MM yang hadir dalam kegiatan itu melihat urgensi data terutama untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Ternyata dengan menggunakan data, sampai saat ini kita capai tersisa 30 persen desa tertinggal dan desa sangat tertinggal,” terangnya.

Hasil dari ToT tersebut akan menjadi Tim Pelaksana Kegiatan DDP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dari aspek spasial. Tim spasial ini akan melakukan operasional pendataan spasial DDP pada lima kecamatan yang terdiri dari 45 desa di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Rz)