Indonesia Hidup dengan Gizi Buruk

[JAKARTA] Sebagian rakyat Indonesia saat ini masih mengalami masalah kekurangan gizi makro (karbohidrat dan protein), yakni gizi buruk dan gizi kurang. Hal itu tercermin dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) dan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Berdasarkan Riskesdes 2007, prevalensi nasional gizi buruk pada anak balita mencapai 5,4 persen dan gizi kurang 13 persen. Kemudian, 13,3 persen anak laki-laki dan 10,9 persen anak perempuan usia sekolah (6-14 tahun) tergolong kurus berdasarkan perbandingan berat/tinggi badan, serta 13,6 persen wanita usia subur (15-45 tahun) mengalami kurang energi kronis.

Sedangkan data FAO menunjukkan, secara umum konsumsi susu, daging, sayur, telur, dan ikan, rakyat Indonesia lebih rendah dibanding Amerika, Inggris, Australia, bahkan dengan negara-negara di Asia, seperti Jepang, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Terkait hal itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan kepada SP, Jumat (4/9), menyatakan faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya gizi buruk dan gizi kurang, antara lain kemiskinan, tingkat pendidikan, pola hidup, sosio-budaya, dan ketidaktahuan tentang gizi.

“Akar utama masalah gizi kurang adalah kemiskinan. Kemiskinan bisa diatasi, maka gizi kurang pun bisa diatasi. Jadi program yang harus dilakukan adalah pengentasan orang miskin,” katanya.

Diakui, dari tahun ke tahun memang terjadi perbaikan gizi masyarakat, tetapi belum mencapai angka ideal. Misalnya, kebutuhan karbohidrat ideal 2.100 kilokalori/kapita/hari, tetapi saat ini baru 1.735 kilokalori/kapita/hari dan protein 60 gram/kapita/hari, namun saat ini hanya 55,5 gram/kapita/hari.

Ali menambahkan, perbaikan gizi tidak cukup dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100.000 per bulan.

Selain menghadapi masalah gizi makro, rakyat Indonesia juga mengalami kekurangan zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) dr Rachmi Untoro, kekurangan zat gizi ini disebut hidden hunger dan kerap terjadi pada remaja, seperti kekurangan zat besi yang menimbulkan anemia. Masalah anemia juga terjadi pada ibu hamil dan anak sekolah dasar (SD) yang mencapai 30 persen sampai 40 persen.

Kekurangan gizi, lanjutnya, terjadi setelah seorang anak berusia enam bulan. Sebab, sejak usia itu anak mendapatkan makanan pendamping air susu ibu. Sejak lahir hingga berusia enam bulan, bayi cukup diberi ASI karena mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan. Setelah itu, bayi membutuhkan makanan selain ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Ketidaktahuan tentang makanan bergizi dan kemiskinan membuat seorang anak tak mendapat gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Tragisnya, menurut Racmi, ada juga kejadian gizi kurang pada keluarga yang secara ekonomi mampu dan cukup berpendidikan. Hal itu terjadi karena ibu tidak tahu tentang makanan bergizi dan tidak memanfaatkan sumber makanan di sekitarnya yang bergizi untuk dikonsumsi.

“Vietnam patut dicontoh untuk menurunkan angka gizi kurang. Mereka memanfaatkan makanan lokal, seperti siput, untuk menurunkan angka gizi kurang. Jadi makanan bergizi tak harus mahal,” tegasnya.

Tertinggal

Secara terpisah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo menyatakan konsumsi daging, susu, ayam, telur, ikan, gula, sayuran, dan buah-buahan, per kapita rakyat Indonesia memang masih sangat rendah, bahkan tertinggal dari negara-negara tetangga. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesehatan, pertumbuhan, dan kecerdasan. “Tidak akan ada perbaikan kualitas sumber daya manusia secara signifikan tanpa perbaikan kualitas gizi masyarakat melalui perbaikan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Departemen Pertanian, Banun Harpini mengakui walaupun konsumsi susu rakyat Indonesia mengalami peningkatan, tetapi masih jauh dibanding negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Demikian pula dengan konsumsi daging.

Bahkan, menurut Dirjen P2HP Deptan, Zaenal Bachruddin, jika diteliti lebih jauh, konsumsi per kapita itu tidak merata, karena daging dan susu lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan yang berpenghasilan tinggi. Konsumsi susu segar rata-rata hanya 0,5 liter/kapita/tahun atau hanya beberapa tetes per hari.

Sedangkan, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Martani Huseini mengatakan, konsumsi ikan laut dan tawar masyarakat Indonesia tahun 2008 mencapai 28 kg/kapita/tahun, naik 1 kg dibanding tahun sebelumnya. Padahal, harapan FAO minimal 31 kg/kapita/tahun. Untuk itu, DKP terus menggalakkan program gemar makan ikan. [N-4/S-26]

Sumber :  http://www.suarapembaruan.com