Impor Cina Makin Deras

Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Ahad lalu. Di sisi kiri dan kanan jalan, ratusan pedagang kaki lima menjajakan barang dagangan. Dari kebutuhan anak hingga dewasa tersedia. Baju, mainan, sepatu, boneka, hingga pot bunga bisa didapatkan di sini. “Pasar kaget” itu mengular sepanjang sekitar satu kilometer. Pasar ini hanya “buka” pada hari Sabtu dan Minggu, mulai pagi hingga siang hari.

Suasana “pasar tumpah” itu bertambah ramai menjelang Idul Fitri. Para pembeli menyerbu untuk mendapatkan kebutuhan lebaran. Mulai dari baju muslim anak hingga dewasa tinggal dipilih dan ditawar harganya. Sebagian besar barang yang dijual itu adalah produk Cina. Produk lokal serasa menjadi tamu di sana.

Pasar kaget di Jalan Juanda itu hanyalah satu dari sekian banyak pasar-pasar dadakan yang bermunculan di berbagai lokasi di Depok, Jakarta, dan kota besar lainnya di Indonesia. Pasar-pasar itu bak surga bagi produk-produk Cina. Tak hanya di pasar kaget, produk Cina juga mengambil porsi besar di pasar tradisional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester pertama tahun ini, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina yang cukup menganga. Pada enam bulan pertama itu, ekspor Indonesia ke Cina sebesar US$ 6,048 milyar, sedangkan impor mencapai US$ 8,994 milyar. Artinya, kita tekor devisa sebesar US$ 2,946 milyar atau sekitar Rp 26,5 trilyun. Angka impor dari Cina pada semester satu tahun ini tersebut, naik 52,44% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang besarnya US$ 5,90 milyar.

Serbuan produk Cina ke dalam negeri makin merajalela setelah penerapan perjanjian ASEAN Cina Free Trade Agreement (ACFTA) per Januari lalu. Pada bulan-bulan awal, pertumbuhan aliran barang dari Cina dibandingkan dengan tahun sebelumnya belum mengkhawatirkan alias belum deras betul. Namun, di bulan-bulan berikutnya hingga sekarang, aliran itu deras bak air bah.

Misalnya impor produk pakaian jadi pada bulan Januari sebesar US$ 8,06 juta. Pada Juli lalu, nilainya melambung menjadi 13,12 juta atau naik 62%. Begitu pula dengan produk elektronik, mainan anak, makanan dan minuman, serta alas kaki, kenaikan impor rata-rata 64%. Gara-gara serbuan sepatu plastik dan sepatu murah lainnya asal Cina, pabrikan lokal kedodoran. Pabrik-pabrik sepatu merek lokal di Bandung dan Surabaya, memotong produksi dan merumahkan puluhan ribu buruh.

Di sektor pertekstilan, pabrikan lokal makin tergencet setelah di tahun-tahun sebelumnya sudah babak belur. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, menyebutkan bahwa tak hanya produk hilir seperti kain dan pakaian yang merajalela di pasar Nusantara, produk hulu juga menyerbu. Misalnya, benang kapas dan kain tenun. Impor benang kapas, misalnya, naik dua kali lipat pada periode 2007-2010.

Nasib lebih baik dimiliki industri makanan dan minuman Indonesia. “Dari laporan anggota, produk nasional meningkat dan mengalami pertumbuhan,” kata Ketua Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi S. Lukman, kepada Andya Dhyaksa dari Gatra. Pertumbuhan itu disebabkan dua faktor, yaitu jumlah konsumsi masyarakat yang meningkat dan jumlah penduduk yang bertambah.

Meskipun produksi bertumbuh, GAPMMI, kata Adhi, tetap khawatir dengan serbuan produk makanan dan minuman impor. Setiap bulan, nilai impor makanan dan minuman rata-rata di atas US$ 20 juta. Produk impor makanan dan minuman itu terutama berasal dari Malaysia (15,9%), Cina (15,3%), dan Thailand (14,2%). “Pemerintah dan swasta mesti mewaspadai peningkatan jumlah impor terutama dari Cina di semester pertama tahun ini,” katanya.

Karena itulah, pihaknya terus mengintensifkan pertemuan dengan pemerintah. “Kita sudah berbicara dengan Kementerian Perindustrian, dalam hal meningkatkan daya saing nasional,” katanya.

Adhi juga berharap terciptanya kerja sama yang baik antar-kementerian. Sehingga muncul kebijakan yang sinkron di antara mereka. Yang juga perlu dibenahi adalah kebijakan energi, peningkatan daya beli masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan.

Rendahnya kualitas infrastruktur itu menjadi salah satu penyebab barang produk lokal tak bersaing. Adhi mencontohkan, biaya angkut dari Singapura ke Jakarta hanya US$ 200-250 per kontainer. “Sedangkan kalau kita angkut barang ke Batam saja, biayanya lebih dari US$ 600 per kontainer,” katanya.

Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat, mengaku prihatin dengan makin maraknya serbuan impor. Untuk menahannya, pemerintah berusaha memperketat pengawasan. Misalnya, dengan mewajibkan label berbahasa Indonesia untuk produk pangan, kosmetika, jamu, dan farmasi.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun upaya penerapan mekanisme safeguard untuk barang yang mengalami lonjakan impor dalam jumlah besar. “Saya mempertanyakan early warning system tidak berjalan seperti yang dijanjikan dulu,” katanya.

Karena itulah, Hidayat mengimbau Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan agar segera menerapkan mekanisme early warning system. Terkait dengan peningkatan daya saing produk nasional, pemerintah, kata Hidayat, sebenarnya sudah memiliki programnya. “Tapi memang dari segi biaya kita lemah dibandingkan dengan Cina,” katanya.

Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, meminta agar angka impor tidak terlalu dibesar-besarkan. Sebab, kinerja ekspor Indonesia juga baik. “Boleh saja bicara impor, tapi jangan lupa ekspornya,” kata Mahendra kepada Rukmi Hapsari dari Gatra.

Esensinya, Mahendra menambahkan, dalam perekonomian yang makin terbuka, peningkatan ekspor dan peningkatan impor adalah hal wajar. Berdasarkan data BPS, selama semester I tahun 2010, nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 72,52 milyar. Sedangkan nilai impor mencapai US$ 62,89 milyar atau surplus US$ 9,63 milyar.

Meski neraca perdagangan masih positif, pemerintah tak boleh terlena dengan angka itu. “Sebab, pada kenyataannya, pertumbuhan impor, terutama dari Cina, sangat tinggi,” kata Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR, kepada Haris Firdaus dari Gatra.

Biang kerok dari persoalan itu, kata dia, adalah pemberlakuan ACFTA. Cina lebih diuntungkan dalam hal ini, karena ia lebih siap. Karena itu, untuk menghadang makin derasnya arus barang dari Cina, ada dua langkah besar yang harus dilakukan pemerintah. “Merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing dan menerapkan kebijakan yang bisa menghambat masuknya produk Cina,” katanya.

Agar daya saing nasional meningkat, upayanya, antara lain, mendorong penurunan suku bunga kredit bank, perbaikan infrastruktur, penyediaan bahan bakar yang memadai untuk industri, dan harga tarif dasar listrik yang terjangkau. Belum juga daya saing nasional tercipta, eh, pemerintah malah mau menaikkan harga setrum.

Sedangkan upaya mengurangi masuknya produk Cina yang bisa dilakukan hanya dengan hambatan non-tarif. Sebab berdasar ACFTA, bea masuk produk dari dan ke Cina adalah 0%. Caranya, mengharuskan labelisasi produk yang masuk ke Indonesia dengan bahasa Indonesia. Sehingga hanya barang yang memang disiapkan untuk diekspor ke Indonesia yang masuk ke sini. Langkah kedua, membatasi pelabuhan impor. Meskipun Kementerian Perdagangan menetapkan hanya tujuh pelabuhan sebagai pintu masuk ke Indonesia, dalam kenyataannya barang bisa masuk dari pelabuhan di luar yang tujuh itu.

Airlangga juga mendesak Kementerian Perdagangan untuk melakukan langkah kongkret itu. “Yang terjadi justru Kementerian Perdagangan malah berupaya membuka keran impor selebar-lebarnya,” katanya.

Sumber : Irwan Andri Atmanto [Ekonomi, Gatra Edisi Khusus Beredar Kamis, 16 September 2010]