”Setiap keluarga miskin harus dibuatkan data base. Setiap Kepala Keluarga (KK) miskin harus memiliki QR code. Jadi sistem yang dibangun harus bisa presisi dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nya,” ujar Dr Sofyan Sjaf dalam rangkaian Data Desa Presisi (DDP) Roadshow di tiga kabupaten (Cirebon, Indramayu dan Majalengka).

Pernyataan tersebut ditekankan pada Rapat Perencanaan Program DDP Kabupaten Majalengka di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Majalengka, 10/4. Selain kisruh data Bansos, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University tersebut juga menggaungkan keunggulan tambahan DDP dalam urusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Dengan Data Desa Presisi, maka IPM bisa dibangun di tingkat desa, juga data umur dan lama pendidikan. Terkait pola kegiatan, IPB University menjadi leader untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada perguruan tinggi lokal untuk dapat mendampingi pengumpulan data di desa-desa,” ujar Dr Sofyan.

Acara ini dihadiri Bupati Majalengka Dr  Karna Sobahi dan Wakil Bupati Tarsono D Mardiana. Terlihat pula anggota DPR-RI Komisi IV Ono Surono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Hendra Krisniawan serta para staf Pemkab Majalengka.

Sedangkan dari pihak Unit Desa Presisi (UDP) LPPM IPB University hadir Ketua UDP Lukman Hakim, Koordinator Tim Spasial UD, La Elson, Koordinator Tim Teknologi Informasi UDP Afan Ray Mahardika, Koordinator Tim Komunikasi UDP Badar Muhammad dan staf Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB University Danang Aria Nugroho.

Dengan adanya keunggulan tersebut, Karna Sobahi yakin DDP sangat tepat digunakan di wilayah pemerintahannya. “Kami sudah dua kali mendiskusikan terkait Data Desa Presisi ini dengan internal. Dan kami menyadari data menjadi penting dalam perencanaan pembangunan desa di 26 kecamatan, 330 desa dan 13 kelurahan,” ujarnya.

Bupati Majalengka tersebut juga ingin segera mengimplementasikan DDP.  “Kami sudah saling terbuka dengan BPS, namun hasilnya BPS hanya melakukan sampling. Yang kami inginkan adalah menyensus semuanya. Maka dari itu kami segera siapkan MoU (Memorandum of Understanding) dengan IPB University terkait Data Desa Presisi ini,” katanya.

Menindaklanjuti pernyataan Bupati Majalengka tersebut, Hendra Krisniawan sudah pernah melakukan kalkulasi dana yang dibutuhkan, termasuk ketika para kepala desa setempat mengusulkan keberadaan DDP di desa masing-masing. “Untuk pilot project bisa dilakukan di beberapa desa untuk membangun testimoni kepada desa-desa lainnya,” tambahnya.

Ono Surono yang menginisiasi DDP di tiga kabupaten yang menjadi jalur DDP Roadshow tersebut mengatakan, “Garis kemiskinan itu bisa diukur dengan beragam parameter. Dengan DDP, kita bisa mengukur berbagai versi garis kemiskinan. Dengan tergambarkannya potensi desa dari aspek pertaniannya melalui DDP, maka desa bisa menjadi mandiri pangan. Petani muda di desa harusnya lahir dari pemuda desanya sendiri.”

Anggota DPR RI tersebut semakin optimis tiga kabupaten tersebut bisa saling berkolaborasi dengan berpatokan pada hasil DDP.

“Data Desa Presisi bisa dilakukan tahun ini. Tahapannya yang pertama adalah MoU, bisa dilakukan serentak di satu tempat. Di Indramayu sudah siap untuk menganggarkan tahun ini, menggunakan slot anggaran terkait dengan padat karya. Cirebon juga sudah clear anggaran bisa dari padat karya. Saya berharap Majalengka mampu mengikuti jejak dua kabupaten tersebut pula,” ujarnya. (**/Zul)