Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun 2022 di Shangri-La Hotel, Surabaya, 15-18/3. Rakornas ini dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainudin Amali.  Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan kepemudaan sesuai amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan sejalan dengan komitmen pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pada acara ini, Dr Sofyan Sjaf, Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Madyarakat – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University diundang untuk menyampaikan materi tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa/Kelurahan (SPPDK). SPPDK adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan sebagai pusat kegiatan dalam upaya membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.

“SPPDK menjadi salah satu program Kemenpora yang sangat strategis, oleh karena itu perancangan SPPDK harus didasari dengan perencanaan yang akurat agar mampu mendorong peningkatan indikator-indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di tingkat desa maupun kelurahan,” kata Sofyan Sjaf.

Sebagaimana telah diterapkan di banyak negara, pembangunan kepemudaan telah memiliki ukuran keberhasilan pembangunan berbasis hasil, yakni Indeks Pembangunan Pemuda. Pengukuran IPP harus berbasis data yang akurat dalam hal ini telah dilakukan IPP berbasis Data Desa Presisi. Data tersebut dihimpun dengan metodologi drone participatory mapping sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi pemuda desa yang aktual. Dengan pengukuran IPP berbasis desa atau kelurahan bahkan sampai tingkat individu sangat membantu agar pembangunan bisa menargetkan pemuda yang tepat.

“Impian dari Kemenpora adalah mengayomi setiap individu pemuda, melalui IPP berbasis Data Desa Presisi ini, impian Kemenpora itu sudah mengarah dengan tepat,” kata Esa Sukmawijaya, Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda.

Menurutnya, SPPDK harus mampu menerjemahkan IPP dalam program pemberdayaan pemuda sampai tingkatan individu. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah menghimpun pendataan dari tingkat desa sehingga menghasilkan data IPP agregat dan secara sistematis dapat membangun IPP di tingkat atasnya.

Kolaborasi dalam pelaksanaan SPPDK dan IPP berbasis Data Desa Presisi perlu melibatkan berbagai stakeholder. Hal ini dilakukan agar dalam pengelolaannya menjadi lebih ringan. Peran Kemenpora menjadi penting dan strategis untuk mengkoordinir dari berbagai lembaga di tiap daerah.

SPPDK harus merujuk pada IPP dengan data yang presisi, agar agenda pembangunan bisa langsung menyasar target pemuda yang semestinya dibantu. SPPDK akhirnya menjadi learning center bagi pemuda desa untuk bisa mengembangkan potensi diri dan desanya sehingga mampu menyelesaikan masalah pembangunan desa. (DNG)