Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI secara konsisten mendukung upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di bidang Kepelabuhanan.
Melalui Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepelabuhanan angkatan ke 33, (12/7), Kepala PKSPL LPPM IPB University, Dr Yonvitner, menyampaikan bahwa dunia kemaritiman di Indonesia tidak terlepas dari kualitas operasional pelabuhan dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas pula. Selain pembangunan infrastuktur pelabuhan, kegiatan diklat ini merupakan bagian penting yang tak terpisahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia atau Jaringan Konektivitas Tol Laut Nusantara.

“PKPSL IPB University tidak hanya berhenti pada tahap Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepelabuhanan ini saja, melainkan mendukung juga pendidikan formal jenjang sarjana, magister dan doktoral bidang port and maritime logistic. Selain itu, PKSPL IPB University juga telah mengembangkan kerjasama pelabuhan di dunia dan lembaga internasional kemaritiman. Seperti IMO, Bremenport, Shanghai Maritime University, WMU Swedia. Semua ini kita lakukan dalam rangka pengembangan kemampuan SDM Indonesia yang handal dalam bidang kepelabuhanan, perkapalan dan logistik,” ujar dosen IPB University dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan ini.

Hingga kini, PKSPL IPB University telah menghasilkan 1221 orang ahli dan tersertifikasi di bidang pelabuhan serta tersebar di seluruh penjuru negeri.
“Melalui spirit yang sama dengan pemerintah yang gencar dalam pembanggunan infrastrukturnya, kami PKSPL IPB University juga akan terus berkontiribusi meningkatkan SDM kepelabuhanan. Harapannya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia terintegrasi melalui konektivitas jaringan Tol Laut Nusantara, National Logistic Ecosystem (NLE) dan Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia,” imbuh Dosen IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, yang diwakili oleh Ir Subagiyo, MT menyatakan bahwa pemerintah mendorong kemudahan investasi di bidang kepelabuhanan dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk menutupi kebutuhan investasi infrastruktur pelabuhan di indonesia yang masih cukup besar.

“Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelabuhan.  Aktivitas pelabuhan menjadi salah satu konsen dalam pembangunan nasional untuk menunjang program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi. Salah satunya adalah perbaikan sistem di dalam pelabuhan. Dibangunnya terminal/pelabuhan perikanan skala internasional adalah bagian dari langkah kongkrit dari turunan percepatan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku. Nantinya aktivitas pelabuhan tersebut dikhususkan untuk mendukung ekpor komoditas perikanan,” ujar Direktur Kepelabuhanan ini.

Materi-materi menarik yang disampaikan pada Diklat Ahli Kepelabuhanan Angkatan 33 adalah Port Business Development, Integritas Ahli Kepelabuhanan, Master Planning and Port Zoning, Port Operation, Pengelolaan Lingkungan (Green Port), aplikasi Industri 4.0 (Smart Port) dan Asuransi Kepelabuhanan. (**/Zul)