Wakil Bupati Lumajang Yakin Perencanaan Pembangunan Tuntas dengan Data Desa Presisi dari IPB University
Wakil Bupati Lumajang Yakin Perencanaan Pembangunan Tuntas dengan Data Desa Presisi dari IPB University
Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berencana melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IPB University dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan Data Desa Presisi (DDP). Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang mengatakan bahwa DDP sangat berguna untuk sebuah perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
“Kalau semua desa di Kabupaten Lumajang punya Data Desa Presisi ini, maka kita tidak susah lagi untuk merencanakan. Apakah tahunan ataupun jangka menengah,” jelasnya saat melakukan audiensi bersama LPPM IPB University, (23/6).
Ia sangat terkesan usai melihat pemaparan DDP oleh Wakil Kepala LPPM IPB University bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Dr Sofyan Sjaf. Menurutnya DDP menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat.
“Data ini cukup komplit sampai ada data per rumah. Data ini keren, kalau semua desa punya data ini semua perencanaannya selesai,” pungkasnya. Ia meminta agar Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang segera menindaklanjuti kerjasama dengan LPPM IPB University untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah desa.
Dr Sofyan Sjaf, penggagas DDP IPB University menimpali bahwa satu-satunya cara mewujudkan mandat negara untuk menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan data akurat. “Kalau kita tidak menyelesaikan satu data, permasalahan pembangunan tidak akan pernah selesai,” terang Dosen IPB University dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ini.
Lebih lanjut dikatakannya, DDP merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data tersebut diambil, dihimpun, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa, dengan biaya yang relatif murah. Pihak luar desa dapat membantu validasi dan verifikasi. Misalnya perguruan tinggi setempat.
“Hal ini sudah diupayakan oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria melalui Forum Rektor Indonesia (FRI),” jelasnya.
Dr Sofyan Sjaf menjelaskan bahwa DDP diperoleh menggunakan Drone Participatory Mapping (DPM), sebuah pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data. Secara utuh, DDP mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga, dan sensus. DDP sepenuhnya sudah beradaptasi dengan era 4.0, sehingga bisa mengarahkan pembangunan sebuah kabupaten berbasis digital, yang dimulai dari desa. (**/Zul)