“Data Desa Presisi (DDP) sudah dipresentasikan di lima kementerian. DDP ini dipandang sebagai pendekatan yang baik. Kasus copy paste dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menunjukkan persoalan yang mengharuskan butuh pendekatan baru,” tegas Dr Sofyan Sjaf, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University dalam acara persiapan pengambilan DDP di Kabupaten Ciamis, pekan lalu.

Acara yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Ciamis ini mengundang unsur-unsur pemuda desa dari seluruh kecamatan, Diskominfo Kabupaten Ciamis dan aparat pemerintah desa. Dari LPPM terlihat koordinator Tim Information Technology (IT) Unit Desa Presisi (UDP) Affan Ray Mahadika, Koordinator Tim Spasial UDP La Elson, serta Koordinator Tim Komunikasi UDP, Badar Muhammad.

Menurut Dr Sofyan, keunggulan DDP kini makin meningkat setelah muncul Merdesa Super Apps. Data Desa Presisi bisa dilakukan dengan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM), menyintesis spasial, partisipatif dan sensus.
“Seluruh kebohongan pendataan bisa langsung diketahui karena pendekatan teknologi. Kita punya Merdesa Super Apps, yang memiliki banyak fitur seperti Merdesa Sensus, Merdesa Bansos, Merdesa Maps dan lain sebagainya,” terangnya.

Lebih lanjut Penggagas DPP tersebut memaparkan fakta terbaru kemanfaatan yang bisa dihasilkan dari DDP. “Menteri Sosial, Ibu Risma pernah meminta kepada kami data Rutilahu di Sibandang, Tapanuli Utara dan kami langsung mengolah dan mengeluarkan datanya. Ratusan triliun rupiah dana desa tidak mampu mendorong kesejahteraan bagi desa, bahkan terjadi peningkatan Indeks Gini. Hal ini terjadi karena pembangunan tidak didasari oleh data yang baik,” ungkapnya prihatin.

Peningkatan Indeks atau Rasio Gini seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan.
Dengan DDP ini manipulasi data bisa dikurangi, bahkan keunggulan daerah dalam bidang ekonomi bisa terukur.

“Kita akan membangun kesepakatan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami tengah membangun komunikasi dengan teman-teman yang paham mengukur PAD dan mengukur bagi hasil,” jelasnya.

Dalam hal penganggaran, Dr Sofyan menegaskan misi pemberdayaan masyarakat dalam DPP ini adalah bentuk solusi dan pengabdian untuk desa, bukan proyek.  “Biaya yang dikeluarkan desa adalah untuk pemuda desanya sendiri,” pungkasnya.

Affan Ray Mahardika memberikan tambahan penjelasan terkait persiapan dan penyediaan data-data yang bisa diakses secara digital. Ia juga memberikan pelatihan kepada seluruh enumerator dalam mengambil data kuantitatif maupun data spasial.

“Kami sediakan tools-tools untuk melihat berbagai olahan data di tingkat Rukun Tetangga (RT). Kami siapkan agar bisa diakses dalam bentuk digital, dan untuk proses updating data kami telah siapkan akunnya,”  ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis, Amin Mabruri mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dr Sofyan Sjaf sudah sejalan dengan rencana membangun indikator kinerja pemda dan mewujudkan pusat data. “Data yang disajikan mudah diinterpretasikan untuk perumusan kebijakan di berbagai tingkat desa, kabupaten sampai pusat,” imbuhnya. (**/Zul)