“Kami berpikir perlu cara baru dan pendekatan baru untuk menghasilkan data yang akurat. Karena data adalah solusi atas permasalahan dan kekuatan untuk kedaulatan,” ungkap Dr Sofyan Sjaf dalam acara Diskusi dan Rapat Pembahasan Pengembangan Program Data Desa Presisi (DDP), di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (8/4)

Selanjutnya Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University ini mempertegas respons positif pemerintah terhadap DDP. “Interpretasi dari DDP sangat membantu pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk desanya dan itu berimplikasi terhadap pembangunan kabupaten hingga nasional.”

Menurutnya, dengan DDP, desa bisa dengan mudah menghitung Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tingkat Rukun Warga. “Menghitung SDGs Desa hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit dengan aplikasi atau program yang kita buat, dengan syarat desa itu telah memiliki Data Desa Presisi,” katanya.

Dr Sofyan Sjaf optimis problem kesahihan data yang terjadi selama ini bisa dituntaskan dengan DDP. Ia memaparkan kelebihan tambahan dari DDP, “Food consumption bisa kita ketahui, penduduk miskin kita bisa ukur bahkan rumah tidak layak huni, tingkat kesejahteraan, mengukur nilai ekonomi kebun campuran, mengukur SDGS desa berbasis Rukun Warga juga bisa kita ukur. Ada 147 informasi tentang keluarga. Dari Data Desa Presisi, desa bisa membuat keputusan politik untuk menetapkan keluarga miskin di desanya.”

Pada acara tersebut terlihat Bupati Indramayu Nina Agustina, Kepala Badan Kerjasama Daerah (BKD) Ahmad Syadeli, Anggota DPR-RI Komisi IV asal Indramayu, Ono Surono, Kepala DPMD Kabupaten Indramayu, Drs Sugeng Heryanto serta  staf dan jajaran Pemda Indramayu.

Dari LPPM IPB University hadir Ketua Unit Desa Presisi (UDP) Lukman Hakim, Koordinator tim Spasial UDP La Elson, Koordinator Tim Teknologi Informasi UDP Affan Ray Mahardika, Koordinator Tim Komunikasi UDP Badar Muhammad, dan staf LPPM IPB University Danang Aria Nugroho.

Terhadap rentetan keutamaan DDP yang dibeberkan di atas, Nina Agustina, menyatakan sangat setuju dengan konten pemaparan tersebut. “Saya sepakat dengan pernyataan Dr Sofyan Sjaf, dan saya sepakat dengan Data Desa Presisi, bahwa ke depan sangat diperlukannya sistem digital terutama masalah data. Semoga dengan tercapainya Data Desa Presisi ini perencanaan pembangunan bisa tepat sasaran,” timpal Bupati Indramayu tersebut.

Ono Surono menandaskan bahwa data perlu dimulai dari bawah. Ia lebih lanjut menerangkan, “Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, bahwa data ini harus menjadi data daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Seperti halnya Dr. Sofyan Sjaf, saya juga mengaksentuasikan pada SDGs. Di tingkat pusat sudah menyetujui, biarkan mereka berjalan, dan di tingkat kabupaten perlu mengambil sikap untuk membangun Data Desa Presisi. Jadikan SDGs sebagai dasar perencanaan pembangunan tingkat kabupaten,” terang anggota DPR RI kelahiran Indramayu, Jawa Barat tersebut. (**/Zul)