LPPM IPB University dan Badan Informasi Geospasial Kerjasama Akurasikan Data Spasial dengan Data Desa Presisi
LPPM IPB University dan Badan Informasi Geospasial Kerjasama Akurasikan Data Spasial dengan Data Desa Presisi
“Desa mana yang membutuhkan, kami bisa sampaikan terkait batas desanya. Peta skala 5000 bisa kita sampaikan dan peta kami dijadikan sampel dari citra deep learning,” ungkap Dr Sofyan Sjaf ketika berdiskusi dengan tim Badan Informasi Geospasial (BIG) di Ruang Sidang LPPM IPB University, Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, (5/4).
Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bidang Pengabdian Kepada Masyarakat menegaskan hal tersebut terkait kelanjutan kerja sama penggunaan data spasial dalam mengembangkan Data Desa Presisi (DDP).
Hadir dari perwakilan Unit Desa Presisi (UDP) LPPM IPB University terlihat Muhammad Iqbal, La Elson, Sampean, dan Danang Aria Nugroho. Sedangkan dari pihak BIG terlihat tujuh orang perwakilan.
Dr Sofyan mengungkapkan bahwa Tim DDP telah melakukan upaya pengorganisasian dengan Ketua SDGs Nasional, Arifin Budiarto. “Kami telah melakukan koordinasi dengan Ketua SDGs Nasional. Beliau menantang kami untuk membuat SDGs level desa, namun untuk mencapai itu, indikator SDGs yang kita analisis secara spasial tidak cukup. Perlu adanya data sosial ekonomi yang hanya bisa didapatkan melalui sensus,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gunawan melihat besarnya peluang kerjasama yang bisa dilakukan dengan UDP LPPM IPB University. Analisis Sistem Informasi Geografis di BIG tersebut mengutarakan bahwa pemetaan batas desa sudah jadi, namun masih ada beberapa persen yang belum dituntaskan.
“Kendala yang kami alami adalah sulitnya mendapatkan data desa. Atas dasar itulah BIG siap untuk melakukan kerjasama dengan Data Desa Presisi,” sebutnya.
Dr Sofyan Sjaf optimis kehadiran BIG dalam kerjasama dengan UDP LPPM IPB University, bisa memberikan kemudahan dalam pengambilan data sehingga data diperoleh lebih cepat.
“Kami mencoba kerjasama dengan badan-badan pemerintah untuk pengumpulan datanya hingga ke kartu keluarga dan survei sampel. Untuk mempercepat hal tersebut, kami tawarkan data lalu diserahkan ke BIG untuk teknisnya dan Kementerian Dalam Negeri sebagai formalnya,” pungkasnya. (**/Zul)
