“Inilah titik sejarah pertama, bahwa selama ini ternyata data desa salah. Dinamika di sini memang beragam, nanti diuji kemampuan kolaborasi teman-teman pemuda. Pasti nanti ada yang jenuh dan itu merupakan tantangan untuk terus maju. Tegallalang akan menjadi prototipe di Bali, harapannya nanti desa-desa lain di Provinsi Bali dapat belajar ke Desa Tegallalang mengenai proses membangun Data Desa Presisi (DDP) yang menyesuaikan karakteristik masyarakat maupun kewilayahannya,” ungkap Dr Sofyan Sjaf dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Sensus DDP di Aula Kantor Desa Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, beberapa waktu lalu.

Pada acara Monev tersebut, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University tersebut kembali mengangkat keunggulan DDP dibandingkan pendataan lainnya.

“Data Desa Presisi menggabungkan antara data spasial, numerik, dan kualitatif dengan menitikberatkan pada partisipasi warga sebagai subjek data. DDP akan mampu menjawab berbagai persoalan dalam pembangunan desa. Saat ini DDP telah mampu diimplementasikan dalam mengukur kualitas Sustainable Development Goals (SDGs) hingga ke tingkat Rukun Warga, melihat lapisan sosial masyarakat dalam konteks lokal, dan lain sebagainya yang masih terus dikembangkan. Ke depannya, Data Desa Presisi merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam perencanaan pembangunan nasional yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kegiatan Monev tersebut dihadiri oleh Ketua Unit Desa Presisi (UDP) LPPM Lukman Hakim, Supervisor Sensus DDP Ahmad Aulia Arsyad, Ketua Karang Taruna Desa Tegallalang Pande Made Widia serta para koordinator tim sensus dari setiap banjar.

Pande Made Widia melihat DDP sebagai solusi tepat dari masalah yang dihadapi di desanya, “Kami menemui beberapa kesulitan yang tidak bisa kami selesaikan secara mandiri. Jadi kami berharap nanti ada lagi dari Unit Desa Presisi yang bisa kembali lagi ke sini supaya kesulitan-kesulitan yang kami hadapi bisa teratasi dengan baik,” ujar Pande.

Pada Monev tersebut, Lukman Hakim memberikan laporan bahwa berdasarkan kinerja enumerator dari setiap banjar, diperkirakan kegiatan sensus Data Desa Presisi dapat diselesaikan pada hari Minggu, 4 April 2021. “Kegiatan pendataan yang melibatkan sekitar 70 orang enumerator ini bertujuan untuk mengumpulkan data keluarga sebanyak sekitar 2000 Kepala Keluarga (KK). Rata-rata setiap enumerator dapat mendata 3-10 KK per harinya, tergantung dari jumlah anggota KK dan jarak antar bangunan yang disensus. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tim sensus, terutama secara teknis,” jelasnya.

Fasilitator DDP tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa kendala teknis yang dihadapi antara lain penggunaan aplikasi Merdesa di HP enumerator, waktu pelaksanaan sensus yang berbarengan dengan banyaknya acara adat dan keagamaan di masing-masing banjar, serta batas antar banjar secara kewilayahan yang masih perlu disepakati. Ia optimis semua kendala itu bisa ditangani secepatnya, sebagaimana yang telah dilakukan UDP LPPM IPB University di sejumlah wilayah lainnya. (**/Zul)