DRI IPB

Pakar IPB University: Pertumbuhan Ekonomi Dimulai dari Desa

Berita / Warta LPPM

Pakar IPB University: Pertumbuhan Ekonomi Dimulai dari Desa

Di kala pandemi COVID-19 tak kunjung usai, kekhawatiran akan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi momok tersendiri. Isu-isu terkait ketahanan pangan tersebut sering dikaitkan dengan pembangunan di pedesaan yang selama ini diyakini dapat menjadi tonggak perekonomian bangsa. Namun begitu, kerentanan perekonomian pedesaan juga masih menjadi fokus utama saat ini. Sektor pertanian dapat menahan penurunan ekonomi. Namun penurunan permintaan produk pertanian, risiko distrupsi dari rantai pasok, hingga negative coping strategy juga menjadi masalah yang masih perlu diatasi. Sehingga kemampuan adaptasi dan mitigasi di pedesaan menjadi amat penting.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB University menggelar webinar 17th IPB Strategic Talk dengan tema “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Pedesaan”, (1/2).

Dalam sambutannya, Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), Dr Eva Anggraini menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang melemah membutuhkan terobosan aktivitas ekonomi terutama yang terkait pemikiran aplikatif ekonomi pedesaan. Dengan memperkuat pembangunan di pedesaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan cepat pulih.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyampaikan bahwa sektor pertanian sebagai penyelamat perekonomian bangsa harus dikelola secara sistematik.  Tak hanya persoalan mengenai teknologi, namun pemasaran, logistik, hingga kebijakan, turut diatasi melalui roadmap yang jelas. Terutama bagi akselerasi ekonomi pertanian di pedesaan yang dapat berdaya saing tinggi.

berita-pakaripb

Sementara itu, Dr Ernan Rustiadi, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menyebutkan bila pembangunan di pedesaan memerlukan paradigma baru terutama di saat pandemi COVID-19. Menurutnya, pedesaan tak selalu identik dengan ketertinggalan, bahkan dapat menjadi pusat pembangunan bangsa. Namun begitu, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020, 57 persen penduduk miskin berada di pedesaan. Pemerintah harus melihat perkembangan pedesaan secara agregat dimana perkembangannya harus berbasis pada  tipologi desa. Selain itu, fokus utama pedesaan yakni harus dijadikan investasi, bukan lagi sekedar subsidi.

“Di era COVID-19, wilayah pedesaan juga terancam secara ekonomi sehingga perlu sitmulus. Ke depannya, perlu ada paradigma baru karena kalau memakai cara sekarang tidak akan optimal. Oleh karenanya kita harus melakukan strategi pendekatan berbasis tipologi,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini, hanya 30 persen pedesaan di Pulau Jawa yang telah menggunakan basis tipologi, sedangkan luar Pulau Jawa masih tergantung pada pertanian. Pembangunan antara di desa dan kota juga tak seimbang, salah satunya dikarenakan kebocoran wilayah yang berarti nilai tambah lebih mengalir ke perkotaan. Maka dari itu diperlukan rencana jangka pendek berupa  stimulus di sisi produktif dan konsumtif untuk mempertahankan ekonomi desa di era pandemi. Rencana jangka menengah berupa penggunaan data presisi desa dan jangka panjang berupa reorientasi definisi, peran dan paradigma pedesaan. Dimana dalam paradigma baru pembangunan pedesaan, desa tak hanya menjadi pusat investasi ekonomi, namun juga social capital.

Selain stimulus berupa subsidi, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Eddy Satriya mengatakan, berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan desa melalui penguatan UMKM (Usaha  Mikro Kecil Menengah) berbasis kearifan lokal. Selain upaya spesifik dari sisi supply dan demand dan membantu spesifikasi UMKM bankable dan non bankable,  solusi berupa tiga bentuk transformasi besar juga menjadi andalan untuk memajukan perekonomian bangsa. Strategi pengembangan UMKM  berupa transformasi UMKM dan Koperasi dalam industri 4.0 tersebut berupa transformasi ke sektor formal, transformasi ke dalam rantai nilai, dan transformasi ke dalam bentuk digital dan teknologi. Upaya tersebut dinilai akan mengupgrade koperasi menjadi bentuk usaha yang memajukan perekonomian dan konteks penting bagi paradigma pembangunan desa. (MW/Zul)