Secara horizontal, wilayah pesisir dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Sementara, secara vertikal, wilayah pesisir terbagi atas kewenangan pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Oleh karenanya, kompleksitas pembangunan di wilayah pesisir tersebut menuntut peran penting para penyelenggara negara, utamanya para pemimpin yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Atas dasar itulah, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University melakukan kegiatan Integrated Coastal Management (ICM) Leader Forum bagi pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan untuk percepatan pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)  dan pengelolaan perikanan di Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan ini, PKSPL IPB University berkolaborasi dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Bappenas, COREMAP-CTI, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah Papua Barat.

Pada acara ini hadir empat pembicara yaitu Dr Tonny Wagey (Direktur Eksekutif ICCTF), Setyawati (Kasubdit Perikanan Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas), Dr Hendra Yusran Siri (Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan), Dr Fery Kurniawan (Direktur Project Integrated Coastal Management PKSPL IPB University).

Dalam paparannya, Dr Tonny Wagey menjelaskan tentang Program Indonesia Climate Change Trust Fund. “Keterlibatan masyarakat adat sangat kita tekankan karena kegiatan ini terikat dengan lingkungan dan rencana kerja sosial. Kearifan lokal tetap kami perhatikan. Mengenai pemilihan lokasi kami juga berdiskusi dengan KKP (pusat) dan KKPD (daerah),” ujarnya.

Ia juga menjelaskan project ini menjadi tugas bersama dengan stakeholder yang ada di Papua Barat. Mereka memiliki banyak pengetahuan yang masukannya dapat membantu keberhasilan project.

Hal senada disampaikan Setyawati. Menurutnya, integrasi darat dan laut menjadi perhatian di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satunya menyelaraskan antara RZWP-3-K dengan RT/RW di Provinsi.

Sementara, Dr Hendra Yusran Siri menyampaikan pendapatnya mengenai restorasi terumbu karang dengan program adopsi terumbu karang. “Jika bisa dipadukan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat,” ujarnya.

Adapun Dr Fery Kurniawan menyampaikan pendapatnya terkait masyarakat Raja Ampat. Menurutnya, masyarakat di sana mungkin sudah terbiasa dengan pengelolaan terumbu karang, meskipun keberhasilannya belum maksimal. Nilai yang masih kurang selain kelembagaan adalah ekonomi masyarakat.

“Terkait integrasi dengan teresterial, dalam ICM pasti melibatkan komponen hulu di dalam referensi pengelolaan laut, sehingga pasti akan dilibatkan,” terangnya. (ANL/RA)