Permasalahan kualitas air merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat abad 21. Air merupakan kebutuhan utama dalam setiap aspek kebutuhan umat manusia. Penurunan kualitas air mengancam kesehatan manusia dan membatasi produksi pangan. Selain itu fungsi ekosistem juga akan mengalami penurunan akibat dari permasalahan turunnya kualitas dan kuantitas air. Bahkan dalam skala luas, penurunan ini dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

“Ketersediaan sumber daya air dunia yang langka karena memburukya air akibat pencemaran sumberdaya air tawar. Penyebabnya adalah pembuangan air limbah dalam jumlah besar yang tidak diolah atau diolah tapi tidak memadai ke sungai, danau, akuifer, dan pesisir,” ungkap Prof Dr Hefni Effendi, dosen IPB University yang juga Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, dalam acara Dosen Mengabdi (24/8).

[masterslider id=”454″]

Menurutnya, jumlah polutan baru yang mencemari air semakin meningkat. Polutan ini berasal dari limbah obat-obatan, pestisida dan bahan kimia rumah tangga. Saat ini juga terjadi perubahan pola iklim yang ekstrim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dengan dampak jangka panjang yang masih belum diketahui pada kesehatan manusia dan ekosistem.

“Saat ini 2,2 juta manusia kekurangan akses air minum dan sanitasi yang baik. Bahkan 3 milyar orang di seluruh dunia tidak memiliki fasilitas cuci tangan di rumah. Permasalahan air ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Air merupakan hal yang sangat penting, sehingga ada target yang harus dicapai dalam poin di Sustainable Development Goals (SDGs) dalam hal penyediaan air bersih,” tambah Prof Hefni.

Poin SDGs memberikan dua fokus dalam kaitannya dengan isu penyediaan air. Kedua poin tersebut adalah tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik serta menjaga biota air. Kedua poin ini sudah masuk dalam regulasi pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk program di masyarakat. Namun, permasalahan air di Indonesia masih belum teratasi karena lemahnya pengawasan.

Solusi permasalahan ini menurutnya adalah dengan meningkatkan upaya pengelolaan air. Pemerintah sudah mengatur regulasi tentang perairan dalam bentuk Undang-Undang (UU) dan Peraturan Menteri (Permen). Perlu diperketat lagi pengawasan dan implementasinya, terutama tentang baku mutu air limbah.

“Tugas ini harus dikerjakan bersama oleh semua pihak secara kolaboratif. Pemerintah sudah membuat peraturan tentang persyaratan dan tata cara dumping (pembuangan) limbah ke laut, lalu ada peraturan tentang baku mutu air laut. Terbaru adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Regulasi ini merupakan turunan dari konsep SDGs untuk menjaga kualitas dan kuantitas air. Regulasi ini harus diimplementasikan, diawasi dan dievalusi dengan baik agar target-target yang sudah ditentukan bisa tercapai, ” ungkapnya.

Kegiatan webinar ini juga menghadirkan beberapa dosen IPB University yang memiliki kepakaran di pengelolaan lingkungan khususnya air diantaranya Dr Sigid Hariyadi, Dr Niken Tunjung Murti Pratiwi dan Aliati Iswantri.