Home / Berita / Seminar Internasional Restorasi Ekosistem Memperkuat Pengelolaan dan Implementasi Kebijakan Restorasi Ekosistem di Indonesia: Pembelajaran dari Lapang dan Negara Lain

Seminar Internasional Restorasi Ekosistem Memperkuat Pengelolaan dan Implementasi Kebijakan Restorasi Ekosistem di Indonesia: Pembelajaran dari Lapang dan Negara Lain

cc123

Sejak tahun 2004, Kementerian Kehutanan (Saat ini bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Sejak saat itu, hutan produksi dapat dikelola untuk pemanfaatan berbagai hasil hutan seperti Hasil Hutan Bukan Kayu, Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan dan Hasil Hutan Kayu setelah keseimbangan hayati dan ekosistem tercapai. IUPHHK-RE juga membuka peluang menarik investasi baru di sektor kehutanan mengingat potensi ekonomi bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar.

Kebijakan pemanfaatan hutan produksi melalui Restorasi Ekosistem telah mendorong perubahan cara pandang terhadap hutan dan pengelolaannya, ujar Agus Budi Utomo, Direktur Eksekutif Burung Indonesia. Hutan yang semula dianggap sebagai pepohonan dan penghasil kayu semata kini diperhitungkan sebagai satu kesatuan ekosistem dengan hasil hutan beragam sesuai tipe ekosistem dan karakteristiknya.
Saat ini kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui Restorasi Ekosistem juga dipandang sejalan dengan program Nawacita Pemerintahan Jokowi-Kalla. Melalui pengelolaan Restorasi Ekosistem, setidaknya terdapat empat aspek lingkungan hidup dan kehutanan bisa diwujudkan. Membangun Indonesia dari pinggiran di mana terdapat lebih dari 33.000 desa hutan, kemandirian ekonomi serta ketahanan pangan dan energi, menunjukkan kehadiran negara dalam sistem reformasi dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta melindungi keragaman hayati, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Pengelolaan hutan secara lestari juga penting mengingat kontribusi yang disumbangkan terhadap kelestarian keragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.
KLHK telah memasukkan Restorasi Ekosistem sebagai bagian dari Rencana Strategis dalam sektor lingkungan dan kehutanan.Hingga saat ini, lebih dari 550 ribu hektar hutan produksi telah dikelola melalui IUPHHK-RE. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan sekitar 1,7 juta hektar kawasan hutan produksi untuk restorasi ekosistem kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Dr. I.B. Putera Parthama.
Lebih lanjut, Kepala Badan Litbang dan Inovasi, KLHK, Dr. Henry Bastaman, menyatakan bahwa pengelolaan hutan produksi melalui Restorasi Ekosistem diyakini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan produktivitas hutan dan pendapatan, upaya mitigasi perubahan iklim dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan, maupun penyelamatkan keragaman hayati dan memperkuat ketahanan pangan dan sumber energi. Tujuan ini akan terwujud apabila pengelolaan Restorasi Ekosistem dapat terintegrasi dalam pengelolaan bentang alam produktif yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat di tingkat lokal, nasional dan global. Pak Bastaman menambahkan bahwa Ibu Menteri KLHK, Dr. Siti Nurbaya meminta agar direktorat KLHK terkait dapat mendukung kebijakan Restorasi Ekosistem dan secara aktif membantu implementasi lapangan agar dapat berdaya guna dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Burung Indonesia sebagai salah satu inisiator Restorasi Ekosistem di tanah air bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Litbang dan Inovasi KLHK dengan dukungan USFS-University of Arizona melaksanakan kegiatan Seminar Internasional dengan judul Memperkuat Pengelolaan dan Implementasi Kebijakan Restorasi Ekosistem di Indonesia: Pembelajaran dari Lapangan dan Negara lain. Seminar Internasional diselenggarakan pada 31 Agustus 2015, bertempat di IPB Convention Centre, Bogor.
Seminar Internasional ini menjadi ajang diskusi dan tukar-menukar pengalaman mengenai pengelolaan Restorasi Ekosistem baik dari Indonesia maupun negara lain. Beberapa pengalaman dari lapangan dipresentasikan dalam seminar ini, termasuk dari Hutan Harapan di Jambi dan Sumatera Selatan sebagai lokasi Restorasi Ekosistem pertama di Indonesia oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia, dan Katingan Proyek oleh PT Rimba Makmur Utama sebagai pemegang IUPHHK-RE di Kalimantan Tengah. Presentasi dari kedua pemegang konsesi IUPHHK-RE di atas menyajikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan praktik terbaik di lapangan. Sebagai contoh, PT REKI lebih focus kepada pembelajaran inventarisasi hutan dan refleksi dari pengembangan usaha HHBK, sendakan PT RMU mempresentasikan pengalamanannya dan membuat perencanaan dan manajemen social untuk mendukung bisnis karbon.
Selain dari Indonesia, pengalaman menarik upaya restorasi ekosistem di Amerika Serikat, Australia dan Nepal juga disampaikan dalam seminar ini. Berbagai pembelajaran umum terkati restorasi ekosistem di ketiga negara tersebut dapat memperkaya kebijakan dan implementasi resrotasi ekosistem di Indonesia. Eric Hoenig, Asia-Pacific Program specialist dari USFS, and Larry Fisher, Professor Riset dari Universitas Arizona memaparkan berkembangnya tren menuju restorasi dan konservasi berskala lanskap, manajemen adaptif, dan kolaborasi antar pihak di Amerika Serikat. Misalnya dalam Program Restorasi di Arizona yang mencakup area seluas 1 juta ha dan merupakan program restorasi ekosistem terbesar di dunia. Di sisi lain, pengalaman dari Nepal yang dibawakan oleh Dr.Himal Baral dari CIFOR menunjukkan pentingnya peran masyarakat sekitar hutan dan pengembangan mekanisme pendanaan dalam jangak panjang dalam restorasi ekosistem. Berbagai pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian LHK dan para pemegang IUPHHK-RE dalam memperkuat kebijakan maupun praktek pengelolaan konsesi di lapangan.

Presentasi oleh para ahli dan pemegang kebijakan menggarisbawahi perlunya penguatan kebijakan terkait Restorasi Ekosistem. Permasalah utama yang harus diatasi dalam kebijakan RE adalah masalah tumpang tindih ijin, bias pengelolaan hutan untuk produk kayu daripada penekanan multi produk, regulasi yang sangat ketat/administratif, insentif dan reward tidak ada, dan transaksi biaya tinggi dalam proses perizinan dan pelaksanaan. Demikian juga rekomendasi dari serangkaian diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya yang diikuti oleh organisasi non-pemerintah, Kementerian LHK, dan akademisi. Diskusi-diskusi tersebut merekomendasikan perlunya memperluas upaya Restorasi Ekosistem di Indonesia untuk mendorong pengelolaan hutan alam produksi lestari, pelestarian keragaman hayati dan pembangunan masyarakat setempat.

Namun, upaya menjamin keberhasilan agar implementasi Restorasi Ekosistem sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan perlu dukungan publik dan para pihak. Pengalaman dari contoh-contoh restorasi ekosistem, baik di Indonesia maupun di negara lain, menunjukkan bahwa upaya restorasi ekosistem bukanlah semata-mata persoalan teknis tanam menanam, namun memerlukan cara baru untuk bekerja lintas batas administratif, dalam jangka panjang, menggunakan cara investasi yang inovatif, dan memerlukan komitmen yang kuat untuk melibatkan masyarakat. (Sumber: Press release Seminar Internasional RE)

 

Unduh Materi Pembicara di sini

Pelatihan Open Journal System (OJS)
Mediasi Penyempurnaan Artikel Ilmiah